Jakarta (Waspada Aceh) – Peningkatan investasi di Indonesia belum sepenuhnya diikuti penciptaan lapangan kerja berkualitas. Hingga Februari 2026, jumlah pekerja informal masih mencapai 87,74 juta orang atau lebih banyak dibandingkan pekerja formal yang tercatat 59,93 juta orang.
Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, menilai, pertumbuhan investasi dan penambahan jumlah penduduk bekerja perlu diiringi peningkatan produktivitas, kepastian kerja, upah layak, serta perlindungan ketenagakerjaan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2026, jumlah penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang. Angka tersebut bertambah sekitar 1,90 juta orang dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Namun, besarnya jumlah penduduk bekerja belum otomatis mencerminkan peningkatan kualitas pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Dominasi sektor informal menunjukkan masih besarnya tantangan pemerintah dalam menyediakan pekerjaan yang stabil dan terlindungi.
Di sisi lain, realisasi investasi pada semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen secara tahunan (year on year/yoy). Investasi tersebut tercatat menyerap 1,45 juta tenaga kerja langsung.
Ronny menilai capaian investasi tersebut merupakan perkembangan positif bagi perekonomian nasional. Meski demikian, keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya modal yang masuk dan jumlah tenaga kerja yang terserap.
“Persoalan investasi kita memang bukan hanya soal berapa besar modal yang masuk, melainkan seberapa besar nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja yang dihasilkan,” ungkap Ronny, dilansir dari Beritasatu.com, Jumat (16/10/2026).
Menurutnya, hal mendasar yang perlu diperhatikan ialah besarnya nilai tambah yang dihasilkan, keberlanjutan pekerjaan, serta kontribusi investasi terhadap penguatan industri dan pemasok domestik.
Investasi juga diharapkan dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan lebih luas.
“Intinya, kita membutuhkan investasi yang bukan hanya *capital-intensive*, tetapi juga mampu menciptakan *employment multiplier* yang kuat,” ujarnya.
Ronny mengatakan, evaluasi terhadap janji penciptaan 19 juta lapangan kerja perlu dilakukan secara transparan. Evaluasi tersebut harus memperhatikan jumlah pekerjaan baru yang benar-benar tercipta, status formal pekerja, tingkat upah, hingga perlindungan ketenagakerjaan.
Pemerintah juga perlu menjelaskan jumlah pekerjaan yang terealisasi, penambahan bersih lapangan kerja baru, serta pekerjaan yang berasal dari pertumbuhan atau pergeseran tenaga kerja di sektor informal.
“Tantangan kita bukan sekadar menciptakan pekerjaan, melainkan menciptakan pekerjaan yang produktif, stabil, dan memberikan pendapatan layak,” jelasnya. (*)
