Sigli (Waspada Aceh) – BPJS Kesehatan Kabupaten Pidie hadir dalam layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) Peduli untuk memudahkan masyarakat mengakses pelayanan administrasi, terutama warga yang terdampak banjir dan kehilangan dokumen penting.
Kegiatan yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Pemerintah Kabupaten Pidie itu berlangsung di Pidie, Selasa (13/10/2026).
MPP Peduli menyediakan berbagai layanan publik dalam satu lokasi, mulai dari administrasi kependudukan, pengurusan paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hingga layanan BPJS Kesehatan.
Dalam rilis yang diterima Waspadaaceh.com, Rabu (14/10/2026), Wakil Bupati Pidie, Alzaizi Umar, mengatakan layanan terpadu tersebut merupakan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat memulihkan aktivitas setelah bencana banjir.
“Bencana banjir di Kabupaten Pidie beberapa waktu lalu berdampak berat terhadap kondisi psikologis masyarakat, termasuk hilangnya dokumen penting untuk mengakses pelayanan publik,” kata Alzaizi saat membuka kegiatan.
Menurut dia, pemerintah tidak boleh memperlambat proses pemulihan masyarakat pascabencana. Sebaliknya, pelayanan publik harus hadir secara responsif, adaptif, dan memberikan kemudahan bagi warga yang membutuhkan.
Dia juga menyoroti kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan akses pelayanan publik. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Pidie berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad, mengatakan MPP Peduli merupakan upaya khusus untuk memulihkan layanan publik pascabencana melalui penguatan integrasi pelayanan yang inklusif.
“Kami harapkan pelayanan publik yang diinisiasi secara terpadu, termasuk melalui mobil pelayanan atau layanan jemput bola, dapat memulihkan layanan seperti sebelum bencana, bahkan meningkatkannya,” ujar Yanuar.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, Mahyuddin, mengatakan MPP Peduli menjadi salah satu kanal layanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), selain pelayanan di kantor cabang, BPJS Keliling, serta layanan daring melalui PANDAWA, Mobile JKN, dan Care Center 165.
Menurutnya, keberadaan layanan terpadu tersebut diharapkan membuat pengurusan administrasi kepesertaan JKN semakin mudah dan praktis.
Mahyuddin menjelaskan, integrasi dengan instansi lain, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, juga membantu masyarakat menyelesaikan persoalan administrasi secara lebih cepat.
Misalnya, warga yang mengalami kendala data kependudukan atau membutuhkan dokumen seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk dapat mengakses layanan terkait dalam satu lokasi.
Begitu pula peserta JKN yang menghadapi persoalan pembayaran iuran dapat memperoleh penanganan lebih mudah melalui layanan yang tersedia.
Dengan integrasi tersebut, MPP Peduli diharapkan menjadi salah satu upaya mempercepat pemulihan pelayanan publik sekaligus memastikan masyarakat terdampak bencana tetap mendapatkan akses layanan yang dibutuhkan. (*)
