Banda Aceh (Waspada Aceh) – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Cadek, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Rabu (14/10/2026).
Sudaryono mengatakan, BGN memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) dapur untuk memastikan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) aman, higienis, dan sesuai kebutuhan gizi penerima manfaat.
“Tidak cukup satu dapur yang taat SOP, tapi semua dapur harus taat SOP,” kata Sudaryono saat sidak.
Ia menjelaskan, BGN telah menerapkan sejumlah aturan baru, di antaranya kewajiban kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur, pengawasan terhadap proses kerja, serta dokumentasi foto pada setiap tahapan.
Pengawasan juga dilakukan melalui pertemuan daring pada sore hari untuk memeriksa penerimaan bahan baku dan dini hari untuk memantau kesiapan petugas. Kepala SPPG, akuntan, dan ahli gizi diwajibkan mengikuti kegiatan tersebut.
Sudaryono mengakui, aturan tambahan itu menambah beban kerja pengelola dapur. Namun, pengawasan diperlukan untuk meminimalkan risiko keracunan makanan dan memastikan keamanan penerima manfaat.
BGN juga berupaya menghubungkan kamera pengawas atau CCTV di seluruh SPPG ke pusat. Rekaman tersebut direncanakan menggunakan teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence untuk membantu memantau kepatuhan petugas terhadap SOP, termasuk penggunaan masker.
Menurut Sudaryono, sebagian besar pengelola dan petugas SPPG telah mematuhi ketentuan. Namun, masih ditemukan sejumlah pelanggaran yang perlu mendapat teguran.
Selain pengawasan operasional, Sudaryono menegaskan bahwa penyediaan makanan MBG harus mengacu pada kebutuhan gizi setiap kelompok penerima manfaat.
Ia mengatakan, ahli gizi di setiap SPPG bertugas menentukan takaran makanan berdasarkan kebutuhan energi dan komposisi gizi penerima manfaat, mulai dari balita, siswa sekolah, hingga ibu hamil dan ibu menyusui.
BGN juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memantau perkembangan kesehatan anak melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Pemeriksaan diharapkan dapat dilakukan dua hingga tiga kali dalam setahun untuk memantau perubahan berat badan, tinggi badan, dan kondisi gizi anak.
“Yang kita inginkan bukan hanya dari lapar menjadi kenyang, tetapi ada dampak jangka panjang terhadap perbaikan gizi dan pertumbuhan anak,” ujarnya.
Sudaryono menambahkan, penyaluran MBG kepada sekolah juga didasarkan pada data satuan pendidikan dan nomor induk siswa. Sekolah yang datanya belum lengkap diminta melakukan pembaruan melalui kementerian terkait agar siswa yang memenuhi ketentuan dapat terdata sebagai penerima manfaat. (*)
