Banda Aceh (Waspada Aceh) – Potensi gas alam di Blok Andaman dinilai harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh. Aceh tidak boleh hanya menjadi daerah penghasil, tetapi harus mengambil peran strategis dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi tersebut.
Hal itu mengemuka dalam diskusi publik bertema “Sinergitas Pengembangan Blok Andaman antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi dan Kemandirian Ekonomi Bangsa” yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) di Aula Kampus USK, Selasa (28/7/2026).
Diskusi menghadirkan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Nasri Djalal, Kepala Bidang Migas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh Budi Darma, akademisi UIN Ar-Raniry Idaryani, Staf Khusus Gubernur Aceh Faisal Rizal Hasan, serta Ketua Komisi III DPRA Nurchalis. Diskusi dipandu Saifullah Abdulgani.
Para narasumber menyampaikan pandangan dari berbagai perspektif mengenai peluang, tantangan, serta arah pengembangan Blok Andaman.
Kabid Migas Dinas ESDM Aceh bersama Staf Khusus Gubernur Aceh memaparkan langkah-langkah Pemerintah Aceh dalam mengadvokasi kepentingan daerah agar keberadaan gas Blok Andaman memberikan manfaat optimal bagi Aceh.
Manfaat tersebut tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah.
Sementara itu, DPRA menyampaikan dukungan sekaligus sejumlah masukan terhadap langkah strategis yang perlu dilakukan Pemerintah Aceh agar pengelolaan Blok Andaman dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dari sisi kelembagaan migas, BPMA memaparkan peran dan langkah yang dilakukan dalam mengawasi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas di Aceh. Pengawasan tersebut diperlukan agar kegiatan pengelolaan sektor migas berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat bagi daerah.
Kalangan akademisi turut memberikan kritik dan masukan terhadap dinamika pengembangan Blok Andaman. Pengelolaan sumber daya energi, menurut pandangan yang berkembang dalam diskusi, tidak cukup hanya berorientasi pada investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat Aceh dalam jangka panjang.
Diskusi tersebut diikuti mahasiswa, dosen, jurnalis, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta berbagai elemen masyarakat yang memiliki perhatian terhadap masa depan pengelolaan sumber daya migas di Aceh.
Dekan FISIP USK Hamdani mengatakan, diskusi tersebut digelar untuk melahirkan rekomendasi sebagai jalan keluar terhadap polemik pengelolaan gas Blok Andaman yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, FISIP USK memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan ruang dialog berbasis ilmu pengetahuan sebagai landasan dalam melahirkan kebijakan publik yang komprehensif dan rasional.
“FISIP USK menggelar diskusi ini karena memiliki tanggung jawab moral sebagai institusi pendidikan tinggi untuk menghadirkan ruang dialog yang berbasis ilmu pengetahuan sebagai landasan melahirkan kebijakan publik yang komprehensif, rasional dan memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Hamdani.
Ia berharap diskusi tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat maupun Pemerintah Aceh dalam menentukan arah kebijakan pengembangan Blok Andaman.
Hamdani menilai pengembangan Blok Andaman tidak hanya berkaitan dengan investasi dan produksi gas, tetapi juga menyangkut masa depan Aceh dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya.
Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, legislatif, akademisi, dan masyarakat dinilai penting agar potensi energi tersebut benar-benar mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sekaligus mendukung kedaulatan energi nasional. (*)
