Banda Aceh (Waspada Aceh) – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Muhammad Nasir resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Aceh masa bakti 2025–2030. Pelantikan dilakukan Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrullah, di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (14/7/2026).
Selain Muhammad Nasir, pada kesempatan yang sama juga dilantik jajaran pengurus KORPRI Provinsi Aceh serta 20 Ketua Dewan Pengurus KORPRI kabupaten/kota se-Aceh.
Dalam sambutannya, Muhammad Nasir menegaskan KORPRI memiliki peran strategis sebagai organisasi yang menghimpun seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Karena itu, KORPRI harus menjadi penggerak lahirnya birokrasi yang adaptif, inovatif, responsif, serta mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang,” ujar Nasir.
Ia mengatakan kualitas birokrasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Karena itu, ASN dituntut terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas dan netralitas, serta membangun budaya kerja yang kolaboratif, produktif, dan berorientasi pada hasil.
Menurutnya, semangat tersebut harus berjalan seiring dengan nilai-nilai keislaman, budaya, dan kearifan lokal yang menjadi identitas Aceh.
“Tujuan KORPRI adalah meningkatkan pengabdian dan mutu ASN. Jika ASN tidak mau mengembangkan diri maupun instansinya, maka tujuan tersebut belum tercapai. Padahal masih banyak hal yang dapat kita lakukan, hanya perlu sedikit sentuhan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Prof. Zudan Arif Fakrullah menegaskan ASN merupakan salah satu dari tiga pilar utama penyelenggaraan pemerintahan bersama
TNI dan Polri.
“Ada tiga pilar penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, yaitu ASN, TNI, dan Polri. Karena itu, pimpinan KORPRI harus mampu menggerakkan ASN sebagai wajah penyelenggara negara,” ujar Prof. Zudan.
Ia menyebut sebagian besar pelaksanaan anggaran negara berada di tangan ASN sehingga memiliki peran sentral dalam menentukan keberhasilan pembangunan.
“Anggaran terbesar dieksekusi oleh para ASN. Ini adalah kekuatan yang dahsyat dan harus dioptimalkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Prof. Zudan juga memaparkan empat program prioritas KORPRI ke depan, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi, penguatan ideologi dan karakter ASN, perlindungan karier serta bantuan hukum bagi ASN, dan
peningkatan kesejahteraan ASN.
Menurutnya, seluruh program tersebut bermuara pada satu tujuan, yakni menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat.
“Program besar kita adalah membangun kualitas layanan publik,” tutupnya. (*)
