Banda Aceh (Waspada Aceh) – Sembilan kabupaten/kota di Aceh menetapkan status darurat bencana hidrometeorologi setelah banjir, longsor, dan tanah bergerak terus meluas dalam sepekan terakhir.
Penetapan status tersebut dilakukan menyusul hujan deras, angin kencang, dan kondisi geologi labil yang memicu bencana di berbagai wilayah.
Data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat 46.893 jiwa terdampak, sementara 1.497 jiwa harus mengungsi hingga Rabu (26/11/2025).
Penetapan status darurat dikeluarkan oleh para bupati dan wali kota di Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan Aceh Barat.
Plt Kepala Pelaksana BPBA, Fadmi Ridwan, mengatakan langkah tersebut diambil untuk mempercepat respons penanganan di lapangan. “Sembilan daerah telah menetapkan status darurat melihat kondisi banjir dan longsor yang masih berlangsung,” ujarnya.
Di lapangan, banjir masih meluas di sembilan kabupaten/kota. Di Bireuen, air naik sejak Minggu (23/11) dini hari dan merendam tujuh kecamatan.
Hingga Rabu siang, air belum menunjukkan tanda-tanda surut. Lhokseumawe juga terdampak banjir dan longsor di empat kecamatan setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur wilayah itu sejak 20 November.
Aceh Timur menjadi daerah dengan dampak terparah, dengan banjir melanda 11 kecamatan. Kecamatan Madat mencatat lebih dari 12 ribu jiwa terdampak. Debit air yang terus naik membuat sistem drainase kewalahan sehingga genangan bertahan lebih lama.
Di Langsa, banjir kiriman dari kawasan perkebunan PTPN I merendam ratusan rumah, termasuk di Desa Paya Bujok Seulemak dengan ketinggian air mencapai 40 sentimeter. Bener Meriah juga mengalami longsor disertai banjir di sepuluh kecamatan.
Gayo Lues melaporkan banjir di sebelas kecamatan, dan air hingga kini belum surut.
Di Aceh Singkil, luapan Sungai Lae Cinendang merendam sejumlah wilayah dengan ketinggian air mencapai 80 sentimeter.
Aceh Utara mencatat puluhan kecamatan terendam banjir 30–50 sentimeter akibat hujan yang terus mengguyur. Sementara itu di Aceh Selatan, banjir mulai surut tetapi sebelumnya sempat menggenangi rumah dan kebun warga.
Penanganan darurat kini dipercepat di tingkat pemerintah daerah. Setelah instruksi Menteri Dalam Negeri terbit pada 18 November, pemerintah kabupaten/kota diminta mengaktifkan posko siaga darurat, mengevakuasi warga, menyiapkan kebutuhan logistik, serta memastikan layanan kesehatan tersedia.
Kaji cepat di setiap daerah juga dilakukan untuk menentukan status tanggap darurat berikutnya.
BPBA mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem. Warga diminta segera mengungsi jika debit air meningkat dan memastikan seluruh sumber listrik serta kompor dimatikan sebelum meninggalkan rumah.
“Koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota terus kami lakukan. Situasi masih bergerak dan kewaspadaan masyarakat sangat dibutuhkan,” kata Fadmi.
BPBA juga mendorong masyarakat melakukan mitigasi sederhana seperti membersihkan saluran air, mengikuti informasi resmi dari BMKG, serta menjauhi tebing atau lereng saat hujan deras sebagai langkah pencegahan di tengah cuaca yang tidak menentu. (*)
