“Material kayu gelondongan yang terbawa arus menghantam tebing sungai dan tanggul pengaman sehingga menyebabkan kerusakan cukup parah”
Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada akhir November 2025 menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur sumber daya air.
Dinas Pengairan Aceh mencatat sedikitnya 51 sungai mengalami kerusakan akibat banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di berbagai daerah.
Kepala Dinas Pengairan Aceh Erwin Ferdinansyah mengatakan, kerusakan sungai tersebut tersebar di delapan wilayah pengelolaan sungai di Aceh. Kerusakan yang terjadi antara lain perubahan aliran sungai, sedimentasi akibat lumpur dan batang kayu, serta erosi tebing sungai yang cukup parah.
“Selain itu beberapa tanggul sungai juga mengalami kerusakan bahkan jebol, sehingga berpotensi menimbulkan banjir berulang di sepanjang aliran sungai,” kata Erwin kepada Waspadaaceh.com, Rabu (4/3/2026)
Ia menjelaskan, kerusakan tersebut merupakan dampak dari banjir besar yang melanda sejumlah kabupaten/kota di Aceh. Hasil rapid assessment yang dilakukan bersama pemerintah daerah menunjukkan kerusakan tidak hanya terjadi pada sungai, tetapi juga pada jaringan irigasi, embung, dan kawasan pesisir.
Dinas Pengairan Aceh juga mencatat 369 daerah irigasi mengalami kerusakan, baik kategori rusak ringan, sedang, maupun berat. Jaringan irigasi yang terdampak tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota.
Selain jaringan irigasi, kerusakan juga terjadi pada 20 embung yang tersebar di sejumlah wilayah Aceh, dengan kerusakan paling banyak ditemukan di Kabupaten Aceh Utara. Sementara di wilayah pesisir, sekitar 37,95 kilometer garis pantai dilaporkan mengalami kerusakan akibat dampak bencana tersebut.
Banjir Bandang Perparah Kerusakan
Menurut Erwin, kerusakan tanggul dan bangunan pengaman sungai di sejumlah daerah seperti Aceh Utara, Pidie, Aceh Timur, Bireuen, dan Gayo Lues disebabkan oleh tingginya debit banjir yang terjadi.
Kondisi tersebut semakin diperparah oleh banjir bandang yang membawa material kayu dari wilayah hulu sungai.
“Material kayu gelondongan yang terbawa arus menghantam tebing sungai dan tanggul pengaman sehingga menyebabkan kerusakan cukup parah,” ujarnya.
Hasil penilaian teknis menunjukkan kerusakan infrastruktur tersebut masuk dalam kategori ringan, sedang hingga berat. Data kerusakan tersebut saat ini sedang ditabulasi dalam dokumen JITUPASNA yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Ancaman bagi Pertanian
Kerusakan jaringan irigasi juga berdampak langsung pada sektor pertanian. Menurut Erwin, sejumlah jaringan irigasi yang rusak membuat distribusi air ke lahan pertanian tidak berjalan optimal.
Bahkan di beberapa wilayah seperti Pidie Jaya, Bireuen, dan Aceh Utara, lahan pertanian dilaporkan tertimbun material banjir. “Kondisi ini tentu akan berpengaruh terhadap musim tanam dan produksi pangan di Aceh,” kata Erwin.
Upaya Pemulihan
Pemerintah Aceh saat ini melakukan penanganan melalui dua skema, yaitu tanggap darurat dan pemulihan pascabencana. Penanganan darurat difokuskan pada daerah irigasi yang sangat dibutuhkan untuk menjaga ketersediaan air bagi petani.
Beberapa daerah irigasi yang telah ditangani melalui skema tanggap darurat antara lain Daerah Irigasi Cubo Trienggadeng, Samalanga, dan Krueng Nalan.
Sementara untuk penanganan jangka panjang, pemerintah sedang menyusun dokumen R3P yang akan menjadi acuan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pengairan yang rusak.
Erwin menambahkan, pemerintah juga akan menerapkan konsep build back better dalam pembangunan kembali infrastruktur pengairan agar lebih tangguh terhadap bencana di masa depan.
Selain itu, Dinas Pengairan Aceh juga tengah mengembangkan sistem peringatan dini banjir (early warning system) serta menyusun master plan pengendalian banjir sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana ke depan. (*)
