Beranda Aceh Ali Basrah: IPM Agara dan Galus Masih di Bawah Provinsi Aceh

Ali Basrah: IPM Agara dan Galus Masih di Bawah Provinsi Aceh

BERBAGI
Ketua Tim Pansus DPR Aceh, Ali Basrah, didampingi Wakil Bupati Agara, Bukhari, memberi keterangan pers, usai menggelar pertemuan dengan Kepala OPD di Oproom Pemkab Agara, Kamis (9/7/2020). (Foto/ali amran)

Kutacane (Waspada Aceh) – Kendati terus melakukan pembenahan, namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Develoment Indeks Aceh Tenggara (Agara) dan Gayo Lues (Galus) tahun 2019, masih di bawah rata-rata IPM Provinsi Aceh.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Pansus DPR Aceh Dapil 8, Ali Basrah, didampingi Yahdi Hasan Ramud, Rijaluddin, Junedi dan Nurdiansyah, saat melakukan temu ramah dengan Wakil Bupati dan Kepala OPD di Oproom Pemkab Aceh Tenggara, Kamis (8/7/2020).

Kendati secara umum IPM Provinsi Aceh 2019 sebesar 71,90 dan meningkat dari tahun 2018, yakni sebesar 71,19, namun IPM Aceh tersebut belum melampaui IPM Nasional yang tercatat sebesar 71,92. Sementara IPM Aceh Tenggara dan Gayo Lues juga masih dibawah IPM Provinsi Aceh dan IPM Nasional.

Bahkan, terang Ketua Fraksi Golkar dan Sekretaris Partai Golkar Aceh tersebut, secara nasional Aceh masih bermasalah dan tercatat sebagai provinsi termikin di Sumatera. Padahal secara nasional APBD Aceh terbesar ke lima dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena masih tingginya angka pengangguran dan angka kemisikinan.

Untuk tahun 2019 dan dengan jumlah penduduk lebih kurang 5 juta jiwa lebih, APBD atau APBA Pemprov Aceh tercatat sebesar Rp15,5 triliun, bahkan sejak 2008-2017 bergulirnya dana Otsus, Aceh telah menikmati dana tersebut sebesar Rp71 triliun.

“Namun sayangnya sampai saat ini, angka kemisikinan di Aceh tercatat sebesar 18,05 % dan angka pengangguran sebesar 5,4 %,” kata Ali Basrah.

Bahkan yang lebih miris lagi, ujarnya, Aceh menempati urutan ke-5 provinsi termiskin dari 34 provinsi yang ada. Hal yang sama juga tampaknya terjadi di Aceh Tenggara dan Gayo Lues. Masih rendahnya pendidikan, bidang kesehatan dan pertumbuhan ekonomi di dua kabupaten bertetangga tersebut, juga turut menjadi penyebab masih rendahnya IPM Agara dan Galus serta pengukuran perbandingan harapan hidup, melek huruf dan standard hidup.

Untuk mendongkrak IPM Agara dan Galus tersebut, dibutuhkan evalusi yang berkesinambungan. Terutama, kata Ali Basrah, terkait dengan tata kelola pemerintahan yang terdiri dari beberapa aspek, diantaranya masalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan LPPD (Laporan Penyelanggaran Pemerintahan Daerah).

Rendahnya kualitas pendidikan di dua kabupaten di Dapil 8 ini, terang Ali Basrah, bukan hanya disebabkan kualitas anak didik saja, namun saat ini lebih besar pada sisitm komputerisasi. Ditambah belum meratanya jaringan internet yang ada sehingga menyebabkan siswa yang mengikuti ujian dan belajar secara online terkendala.

“Saat pansus ke Gayo Lues, kami 5 anggota DPR Aceh menemukan, di daerah kecamatan Pinding, akibat tak adanaya jaringan Telkomsel, siswa yang mengikuti ujian secara online terpaksa diangkut dan berangkat ke Blangkejeren, Ibukota Kabupaten Gayo Lues,” lanjut Ali Basrah.

Jadi kata dia, masalah pemerataan jaringan internet juga harus dilakukan agar mutu dan peringkat pendidikan Gayo Lues dan Aceh Tenggara tidak lagi berada di urutan bawah. Padahal secara kemampuan, siswa di dua kabupaten bersauadara tersebut sangat baik. Namun harus kalah karena ketiadaan jaringan Telkomsel sebagai penunjang utama kesuksesan siswa mengikuti ujian secara online berbasis komputer.

Untuk itu, ke depannya Ketua Fraksi Golkar Aceh tersebut meminta Pemkab dan dinas sterkait agar membuat pemetaan terkait penyebaran dan pemerataan jaringan, dan pihak Telkomsel juga harus bersiap diri dan berbenah diri memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat dan konsumen.

Wakil Bupati, Bukhari, didamping Asisten Administrasi Umum, Sudirman dan puluhan Kepala OPD menambahkan, masukan dari tim Pansus DPR Aceh sangat bermanfaat bagi Aceh Tenggara.

Karena itu, kepala OPD harus koperatif dalam membantu tugas tim, demi melakukan perbaikan dan pembenahan. Bahkan jika memungkinkan, OPD yang bersangkutan sebaiknya melakukan pertemuan untuk program yang bisa dibawa ke Aceh Tenggara melalui 5 wakil Dapil 8 di DPR Aceh. (Ali Amran)

BERBAGI