Beranda Opini Melihat Kesehatan Kaum Perempuan Aceh di Masa Pandemi COVID-19

Melihat Kesehatan Kaum Perempuan Aceh di Masa Pandemi COVID-19

BERBAGI
ILUSTRASI. Kegiatan imunisasi di Aceh, jauh sebelum munculnya pandemi Corona. (Foto/dok/waspadaaceh)

“Masalah yang lebih rumit dihadapi perempuan di Aceh adalah kemiskinan yang belum selesai dipecahkan dan menimbulkan dampak gangguan gizi saat hamil dan nifas serta menyusui”

Oleh: Maharani dan Sutrisno

Pandemi COVID-19 belum menampakkan tanda-tanda akan berakhir. Malah kelihatannya cenderung menjadi masalah kesehatan dan berdampak ke sektor lain untuk waktu yang lama. Baik di Indonesia maupun berbagai negara di seluruh dunia.

Tercatat total kasus COVID-19 di seluruh dunia hingga Minggu (17/5/2020) mencapai 4.720.126 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 313.220 orang meninggal dunia dan 1.811.674 pasien telah dinyatakan sembuh. WHO melaporkan terdapat 2.560.481 kasus aktif atau pasien COVID-19 dalam perawatan yang tersebar di berbagai negara seluruh dunia hingga hari ini

Di Indonesia, berdasarkan data Minggu (17/5/2020) dilaporkan total kasus positif mencapai 17.520 orang. Jumlah pasien yang dinyatakan sembuh sebesar 4.129 orang (23,57%) dari total terkonfirmasi dan yang meninggal dunia menjadi 1.148 orang (6,55%) dari total terkonfirmasi.

Angka kematian ini lebih tinggi dari negara-negara lain, bahkan di Singapura dan Vietnam, di bawah 1 persen. Jumlah ini akan terus bertambah seirama bertambahnya masyarakat yang menjalani test diagnostik PCR atau TCM (tes cepat molekuler) dengan akurasi yang bagus. Senter-senter laboratorium PCR dan TCM terus ditambah oleh pemerintah.

Di Propinsi Aceh, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Aceh, jumlah terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 18 orang, sembuh 15 orang dan yang meninggal 1 orang. Jumlah ini potensi bertambah bila mobilitas manusia terus bebas, kontak tetap terbuka, dan perilaku hidup sehat belum sepenuhnya dilaksanakan di tingkat masyarakat.

Saat ini diperkirakan jumlah ibu hamil di Aceh sebanyak 126.964. Tidak ada peningkatan kehamilan di Aceh selama pandemi virus Corona, dan belum ada laporan mengenai ibu hamil yang terkonfirmasi COVID-19.

Penulis: Maharani, SST, MKeb

Kesehatan ibu dan anak merupakan parameter penting kualitas sumber daya manusia suatu negara. Kematian ibu (AKI) merupakan angka yang sensitif untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat, spesifiknya pelayanan kesehatan ibu dan anak. AKI di Aceh berdasar data 5 tahun terakir, angkanya masih tinggi. Pada tahun 2019, AKI di Aceh sebesar 172 per 100.000 kelahiran hidup, dengan jumlah kematian ibu absolut sebesar 157 kasus, tertinggi di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 25 kasus diikuti Bireuen 16 kasus, terendah di Pidie Jaya sebanyak 1 kasus.

Trio penyebab utama kematian ibu di Aceh adalah perdarahan, hipertensi, infeksi dan lain-lain. Ini berbeda dengan penyebab kematian ibu secara nasional, yaitu preeklamsia/eclampsia, penyakit jantung dan autoimun, baru infeksi dan perdarahan. Secara nasional perdarahan sudah semakin sedikit karena semakin tersebarnya tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan di tanah air.

Penulis: dr.Sutrisno

Perhitungan AKI di setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh sulit dilakukan karena medan yang berat, tenaga belum tersebar merata, pencatatan yang belum baik, kontak masyarakat yang belum sepenuhnya intensif dan berbagai kendala lapangan lainnya. Kasus perdarahan terkait erat dengan jumlah dan distribusi tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan, sehingga fakta ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memberi perhatian tersendiri, terutama dari segi penganggaran.

Tingginya AKI menunjukkan rendahnya kualitas pelayanan kesehatan pada ibu dan anak dan terkait erat dengan aspek sosial dan ekonomi. Berkaca dari penyebab utama kematian ibu hamil dan bersalin di Aceh, yaitu perdarahan, hipertensi dan infeksi, sebagai penyebab langsung, dan ini trias klasik yang mencerminkan status sosial ekonomi.

Kemudian disusul oleh penyebab tidak langsung berupa kurangnya kesadaran ibu untuk mendapatkan pelayanan antenatal secara berkualitas. Juga terbatasnya pengetahuan ibu tentang bahaya kehamilan risiko tinggi, ketidakberdayaan sebagian besar ibu hamil di pedesaan dalam pengambilan keputusan untuk dirujuk.

Hal lainnya, ketidakmampuan sebagian ibu hamil dalam jarak ke fasilitas kesehatan sehingga menghadapi kendala transportasi saat dirujuk ke rumah sakit rujukan. Hasil akhirnya, tetap tingginya jumlah kasus di provinsi yang kita cintai ini.

Bila ibu meninggal saat melahirkan, kesempatan hidup yang dimiliki bayinya menjadi semakin kecil, dan bila berhasil hidup, kualitas tumbuh kembang akan menghadapi permasalahan tersendiri. Kematian neonatal/bayi tidak dapat diturunkan secara bermakna tanpa dukungan dan upaya menurunkan kematian ibu dan meningkatkan status kesehatan ibu.

Pola-pola hubungan tradisional masih dipegang erat oleh masyarakat pedesaan. Kepercayaan tradisional yang turun-temurun dan penundaan pengambilan keputusan dalam mencari perawatan pada fasilitas kesehatan masih menjadi kendala yang tidak mudah dipecahkan. Kepercayaan tradisional yang dianut masyarakat tertentu akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh suami sebagai kepala keluarga atau orang yang memegang peranan penting di dalam keluarga.

Akibatnya jika terjadi kasus kegawatdaruratan pada ibu hamil, melahirkan atau setelah melahirkan, harus melibatkan beberapa pihak untuk bermusyawarah dan bisa berlangsung panjang atau bahkan tidak ada keputusan atau keraguan. Hasil akhirnya adalah terjadi keterlambatan pengambilan keputusan dan rujukan dengan hilirnya mengakibatkan kematian/kesakitan pada ibu.

Masalah yang lebih rumit dihadapi perempuan di Aceh adalah kemiskinan yang belum selesai dipecahkan dan menimbulkan dampak gangguan gizi saat hamil dan nifas serta menyusui. Pada sisi lain, masalah-masalah reproduksi berupa perkawinan dan kehamilan pada usia anak, kehamilan tidak diinginkan, kekerasan seksual, kontrasepsi dan penyakit menular, juga terkesan meningkat dan belum bisa dicarikan jalan keluar yang tepat.

Pada tahun 2019, angka kemiskinan di Aceh mencapai 12,96%, jumlah tersebut didominasi oleh perempuan. Jika dibandingkan dengan provinsi lain, secara nasional Aceh menduduki posisi nomor 6 termiskin. Ke depan program-program untuk mengentas kemiskinan perlu diintensifkan lagi agar permasalahan AKI dan kualitas ibu di Aceh bisa semakin baik.

Sistem layanan rujukan berjenjang yang dirancang pihak BPJS masih menjadi dilema di masyarakat. Antrean panjang dan penumpukan pasien di IGD RS atau poliklinik masih sering dijumpai. Oleh beberapa pasien, hal ini dianggap sebagai pembiaran atau kelalaian petugas dalam pelayanan. Karena seolah-olah tidak dicarikan kamar, padahal kamar saat itu sedang penuh, dan harus menunggu pasien di bangsal/ruangan, pulang dulu baru kemudian pasien baru di IGD atau poli bisa masuk.

Sistem rujukan perlu diperbaiki ke depan sehingga antrian sangat panjang tidak terjadi. Pada sisi lain dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya terus ditambah sehingga proporsional dengan jumlah penduduk dan permasalahan yang terjadi di lapangan. Jumlah dan kemampuan rumah sakit juga perlu ditingkatkan kualitasnya agar siap menghadapi masalah yang timbul di lapangan.

Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan setelah persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, serta pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan. Selain itu upaya promosi kesehatan secara berkelanjutan dan intensif sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran serta kemandirian masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya ke depan.

Di era pandemik COVID-19 ini, dari data yang ada belum terlihat dampak langsung terhadap kesehatan maternal dan AKI di Aceh. Pertempuran melawan COVID-19 ini akan berlangsung lama, karena belum ditemukan obat yang tepat untuk melawan virus tersebut. Juga vaksin yang spesisfik juga belum ditemukan. Bahkan laporan-laporan yang ada dari dalam dan luar negeri, vaksin baru tersedia tahun depan.

Karena dari ratusan kandidat vaksin yang ada belum dibuktikan yang potensinya baik, maka pemerintah dan masyarakat tetap fokus pada usaha-usaha peningkatan status sosial ekonomi masyarakat Aceh. Selain itu meningkatkan promosi kesehatan, ikut serta riset memanfaatkan potensia lokal untuk bidang kesehatan dan ekonomi, serta terus menata fasilitas kesehatan, sistem rujukan dan sumber daya manusia bidang kesehatan.

Jangan dilupakan untuk mengikutsertakan pusat-pusat pendidikan kesehatan yang ada di Provinsi Aceh, sehingga terjadi kolaborasi yang positif antara pemerintah, masyarakat dan pusat pendidikan kesehatan. Semoga. (**)

  • Maharani, SST, MKeb (Staf Pengajar Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Aceh)
  • dr. Sutrisno, SpOG.K (Staf Pengajar S2 Kebidanan/Program Studi Obstetri dan Ginekologi FK Universitas Brawijaya Malang)
BERBAGI