Beranda Opini Corona “Memukul” UMKM, Bagaimana Peran Pemerintah?

Corona “Memukul” UMKM, Bagaimana Peran Pemerintah?

BERBAGI
Penulis, Sulaiman Achmad. (Foto/Ist)
“Jika satu hari usahanya terhenti, pelaku usaha mikro dan kecil akan kesulitan menghidupi keluarganya. Maka mereka akan memulai usaha lagi seperti ketika awal merintis usahanya. Mereka akan membutuhkan modal lagi”

———————-

Oleh: Sulaiman Achmad

Berbagai negara di dunia, sejak akhir tahun 2019 hingga saat ini, telah dilanda pandemi virus Corona atau COVID-19. Sebuah virus yang diyakini berkembang dari sebuah kota, yakni Wuhan, di Provinsi Hubei, China.

Virus mematikan ini berkembang dengan cepat hingga menyebar ke seluruh negara dan menjangkiti jutaan orang. Tidak terkecuali, negari tercinta Indonesia. Di Indonesia, jumlah kasus terbanyak terjadi di ibukota negara, yakni DKI Jakarta.

Hingga kini, Jumat (8/5/2020), mengutip data terbaru Pemerintah RI, tercatat ada 13.112 kasus positif virus Corona di Tanah Air. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, memerinci data kasus Corona sbb; Pasien sembuh berjumlah 2.494 orang, sedangkan pasien yang meninggal dunia 943 orang.

Meski secara grafik, angka kesembuhan lebih tinggi daripada kematian, namun ancaman virus mematikan ini masih menjadi momok. Pemerintah harus meningkatkan kewaspadaan, melakukan langkah-langkah pencegahan, serta antisipasi nyata yang dapat menekan penyebaran virus ini.

Berdampak pada Ekonomi

Tindakan tersebut antara lain melalui pembatasan kegiatan sosial, termasuk kegiatan ekonomi. Ya, otomatis kegiatan sosial yang terbatas berdampak pula pada kegiatan prekonomian di suatu wilayah. Mulai dari pembatasan lingkungan kerja, kegiatan bepergian atau keluar rumah hingga aktifitas perekonomian itu sendiri.

Warung-warung kopi atau cafe hingga rumah makan dan sejenisnya dibatasi hanya untuk melayani konsumen makanan dibawa pulang atau take away dan tidak boleh makan di tempat. Padahal, warung kopi dikenal sebagai tempat nongkrong. Jika membandel, petugas melakukan penyitaan terhadap kursi dan meja di cafe atau warkop itu.

Meski kenyataannya, ada banyak juga warkop dan cafe yang tetap beroperasi seperti biasa, dikunjungi banyak konsumen sebagai tempat nongkrong. Itu dilakukan semata-mata karena pengusaha warkop atau cafe harus tetap memperoleh pendapatan untuk membayar bunga bank atas pinjaman atau kredit mereka.

Sementara janji pemerintah untuk memberi keringanan (relaksasi) dengan menunda bayar cicilan hingga enam bulan atau setahun ke depan, dengan bebas bunga, nyatanya belum menjadi kenyataan. Pihak bank bersedia untuk memperpanjang masa kredit, tapi tentu dengan konsekuensi penambahan bunga dan sebagainya. Bukan dengan cuma-cuma.

Di sektor pariwisata termasuk yang paling terdampak. Adanya pembatasan aktifitas sosial, menyebabkan hotel-hotel dan restoran sepi pengunjung (tamu). Pertemuan, rapat, konser, seminar atau acara pernikahan dengan mengumpulkan orang juga dilarang.

Alhasil, hotel dan restoran terpaksa menutup operasionalnya. Lalu, bagaimana maskapai dan objek wisata?

Objek wisata, mall atau plaza dan tempat hiburan seperti karaoke juga harus tutup. Maskapai sepi, destinasi wisata juga sunyi. Pemerintah yang sebelumnya sempat menyiapkan stimulus tiket murah maskapai penerbangan, juga sia-sia. Kereta api, ribuan penumpang bahkan membatalkan tiket perjalanannya.

Pegawai pemerintah, baik BUMN dan ASN juga banyak bekerja dari rumah. Untuk sektor perbankan, banyak nasabah mengajukan restrukturisasi kredit. Akad kredit perumahan, juga sama sekali dihentikan. Proses pengajuan kredit baru juga kurang dilayani.

Untuk industri, produktifitas buruh dan pekerja juga dikurangi karena produksi menurun. Terjadi PHK atau kebijakan “merumahkan” karyawan, terjadi di mana-mana karena usahanya tutup. Bahkan banyak pelaku usaha, termasuk usaha skala UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang tak mampu lagi membayar kredit bank akibat gulung tikar alias bangkrut.

Dalam kondisi UMKM yang begitu terpukul akibat pandemi COVID-19, bahkan ada yang tak mampu lagi membayar bunga bank, ironisnya ada pula pejabat yang menambah beban mereka. Seperti yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Antara lain dengan meminta sumbangan dalam bentuk sembako atau sejenisnya, dengan alasan akan dibagikan kepada warga kurang mampu. Padahal dalam situasi seperti ini, para pengusaha UMKM ini sangat kesulitan untuk menyelamatkan karyawannya agar tidak sampai berhenti bekerja.

Di satu sisi, bisnis di sektor kesehatan dan kebutuhan pokok jenis tertentu malah meroket. Diduga karena ada spekulan yang bermain. Sayangnya produk-produk di sektor kesehatan, sebagian besar masih merupakan produk import. Begitu juga dengan kebutuhan pokok, seperti gula dan beras, hampir didominasi oleh produk import.

Bayangkan saja, untuk hand sanitizer atau cairan anti kuman serta vitamin C yang dijual dengan harga normal, kini harganya melonjak 50% hingga 150%. Sebagian jenis vitamin C merek tertentu malah menghilang dari pasaran, kalau pun ada tersedia di pasar online, harganya naik hingga 300%.

Hanya bahan pokok jenis tertentu yang harganya tetap stabil, meski daya beli juga menurun drastis. Bisnis bahan pokok menjadi populer, karena banyak kegiatan sosial membagi-bagi bantuan ke masyarakat. Begitu juga bisnis kesehatan karena berbagai jenis produk di atas sedang dibutuhkan.

Tentunya, semua sektor sangat terpukul akibat pandemi ini. Prekonomian terpukul, khususnya pelaku usaha pada skala UMKM. Untuk usaha skala mikro dan kecil, mereka umumnya tidak punya aset yang bisa diandalkan, jika dibandingkan pelaku usaha menengah dan besar. Pelaku usaha mikro dan kecil hanya mengandalkan perputaran omset untuk kembali menjadi modal berdagang keesokan harinya, setelah sebagian digunakan untuk biaya hidup keluarganya.

Jika satu hari usahanya terhenti, pelaku usaha mikro dan kecil akan kesulitan menghidupi keluarganya. Maka mereka akan memulai usaha lagi seperti ketika awal merintis usahanya. Mereka akan membutuhkan modal lagi. Para pelaku usaha mikro dan kecil ini memiliki beban ekonomi, yakni menghidupi keluarga di rumah seperti anak dan istri serta tanggungan lainnya.

Berita miris datang dari usaha tempe di Aceh Besar, yang terpaksa harus menutup usahanya sementara ini, dan merumahkan 50 karyawannya, akibat harga kedele yang terus melambung. Harga kedele yang dari biasanya sekitar Rp6.000 an, naik hingga di atas Rp8.000 an/Kg. Untuk masalah kedele ini saja, tampaknya pemerintah mengalami kesulitan untuk mengatasinya.

Pemerintah Harus Intervensi

Nah, di sektor ini bagaimana pemerintah berperan untuk warganya? Katanya ada Kartu Prakerja, tapi hingga kini para pelaku usaha mikro dan kecil belum menerima manfaatnya. Program ini awalnya digagas pemerintah untuk WNI korban PHK. Namun kini di tengah pandemi, program ini dijadikan salah satu bantuan untuk pelaku usaha mikro yang terdampak. Pertanyaannya, apakah anda sudah menerima manfaat?

Ada seorang jurnalis yang juga memiliki usaha kuliner kecil. Usaha kuliner itu sudah lebih tiga pekan tutup, karena omset yang didapat tidak cukup untuk belanja bahan agar dapat dijual keesokan harinya lagi. Apalagi, usaha itu juga memperkerjakan satu orang karyawan yang digaji harian. Begitu lah dilema yang dihadapi para pengusaha mikro pada masa pandemi virus Corona ini.

Sudah saatnya pemerintah juga melakukan intervensi untuk mendukung pendapatan warganya secara langsung. Saat ini lah diperlukan kehadiran pemerintah secara utuh agar benar-benar dirasakan rakyat. Pemerintah menjadi satu-satunya harapan rakyat di tengah situasi pandemi ini. Karena ketika situasi normal, mereka ini lah yang turut memberi kontribusi untuk negara, melalui retribusi, pajak dan bentuk kontribusi lainnya. (**)

  • Penulis adalah jurnalis waspadaaceh.com
BERBAGI