Beranda Inforial Pemerintah Aceh Realisasi APBA 2019 Capai 90,40 Persen

Realisasi APBA 2019 Capai 90,40 Persen

BERBAGI
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Wiratmadinata. (Foto/Ist)

Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pemerintah Aceh tahun 2019 telah merealisasikan APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh) 2019 mencapai 90,40 persen atau sebesar Rp15.665 triliun dari target sebesar Rp17.328 triliun.

Atas pencapaian itu, Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyampaikan apresiasi sekaligus melakukan evaluasi terhadap SKPA yang masih rendah capaiannya. Nova juga juga memberi arahan untuk percepatan realisasi tahun 2020 dan rencana 2021.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Wiratmadinata, menyampaikan hal itu usai mengikuti Rapat Pimpinan (Rapim) perdana tahun 2020 di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (2/1/2020).

Kata Wira, APBA 2019 adalah yang terbesar dalam sejarah Aceh selama sepuluh tahun terakhir, bahkan dibandingkan dengan APBA 2020 yang hanya Rp17, 279 triliun.

“Capaian tahun 2019 juga lebih tinggi dari 2018 yang hanya 81,8 persen atau Rp12.338 triliun dari target Rp15.084 triliun. Namun dibanding dengan APBA 2017 realisasi tahun 2019 ini selisihnya lebih kurang dua persen,” kata Wira.

Wira menyebutkan, Plt Gubernur Aceh mengakui beberapa kegiatan tidak terlaksana seperti pembangunan rumah dhuafa Baital Mal yang tidak cukup waktu. “Kalau kita paksakan juga di tahun 2019, bisa gagal maka kita tidak bisa lagi membangun di tahun berikutnya,” ujar Wira.

Untuk itu, tahun 2020 ini, pembangunan Rumah Dhuafa akan dilanjutkan, namun terlebih dahulu akan dilakukan perubahan qanun tentang Baital Mal. Hal positif dari 2020 adalah Aceh mendapat dana insentif daerah sebesar Rp10 miliar untuk pertama sekalinya.

“Ini awal yang baik bagi Aceh,” kata Wira mengutip pernyataan Plt Gubernur Aceh.

Wira menyampaikan dari hasil perhitungan hanya 0,11 persen kontrak diputuskan yaitu sebesar Rp19,833 miliar  atau 0,11 persen.

Pemerintah Aceh juga bertekad akan mempercepat spending APBA 2020, salah satu cara mempercepat lelang dimana sampai tanggal 2 Januari 2019 dari 1.696 paket dan sudah tayang 198 paket dari 14 SKPA.

“Di Rapim tadi, ditekankan agar tahun 2020, Kepala SKPA berkerja berdasarkan komitmen yang sudah disepakati,” kata Wira.

Pada tahun 2021, Pemerintah juga bertekad akan memprioritaskan jalan-jalan provinsi pada 12 ruas yang sudah dimulai namun karena dana sedikit penyelesaiannya lama seperti Jalan Jantho-Lamno, Galus-Lokop dan lainnya.

Pada tahun 2021 juga akan segera dilakukan persiapan agar APBA berkualitas, apalagi Pemerintah Pusat sudah menerbitkan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 yang memuat menu tingkatan kewenangan pemerintah dan SIPD akan disentralkan oleh Pemerintah Pusat tepatnya Departemen Dalam Negeri.

“Bappeda juga diminta melakukan sosialisasi Permendagri 90 Tahun 2019 tentang kodefikasi klarifikasi ke semua pihak. Segera laksanakan Pramusrenbang agar usulan sesuai menu,” tambah Wira.

Tahun anggaran 2021 juga, katanya, diminta untuk menuntaskan ruas jalan MYC, rumah sakit regional. “Setiap SKPA minimal punya satu kegiatan untuk penurunan angka kemiskinan,” tutup Wira. ***

BERBAGI