Beranda Aceh Masyarakat Eks Transmigrasi Tuding Bupati Aceh Singkil Ingkar Janji

Masyarakat Eks Transmigrasi Tuding Bupati Aceh Singkil Ingkar Janji

BERBAGI
Terlihat beberapa ibu-ibu pendemo yang menggendong balitanya, saat menuntut pembebasan lahan eks transmigrasi, di Kantor Bupati Aceh Singkil, Senin (2/12/2019). (Foto/Arief H)

Singkil (Waspada Aceh) – Seratusan masyarakat dari eks transmigrasi menuding Bupati Aceh Singkil, termasuk Kabag Hukum dan Dinas Pertanahan Aceh Singkil telah ingkar janji.

Tudingan itu mereka sampaikan saat menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil, di hadapan Asissten I, Junaidi, Asissten II, Mujni, Kabag Hukum Setdakab serta pihak kepolisian, Senin (2/12/2019).

Aksi demontrasi yang dilancarkan ratusan masyarakat eks transmigrasi dari Desa Gosong Telaga Barat, Desa Bukit Harapan, Desa Srikayu, Desa Pea Jambu dan Desa Muara Pea, sayangnya tanpa kehadiran tiga pejabat tinggi kabupaten tersebut.

Selain Bupati, Wakil Bupati maupun Sekda, ketiganya beralasan sedang berada di luar daerah. Para pendemo pun mengancam akan menduduki kantor bupati hingga ada keputusan dari bupati terkait penyelesaian sengketa lahan eks transmigrasi itu.

“Bupati pembohong, Kabag Hukum pembohong, Kadis Pertanahan pembohong,” seru Iin Cianjur, koordinator aksi saat menyampaikan orasinya di halaman kantor Bupati Aceh Singkil.

Alasan menuding Bupati berbohong atau ingkar janji, katanya, karena mereka sudah duduk bersama dengan Bupati, Kabag Hukum dan Dinas Pertanahan. Bupati sudah meneken dan berjanji akan menyelesaikan persoalan sengketa lahan eks transmigrasi ini.

“Kami pernah rapat 15 Oktober 2018, disaksikan Sekda dan Wakil Bupati. Mereka berjanji akan menyelesaikan dan sudah membentuk tim. Kenyataan semua itu bohong. Pemimpin yang tak punya integritas suka bohongi rakyat,” seru Iin didampingi Burhanuddin yang ikut berdemo bersama lainnya.

Lanjut Burhanuddin, bila Pemkab Aceh Singkil tidak mampu menyelesaikan, pihak pendemo mengaku mempunyai peta eks lahan transmigrasi dan legalitas lainnya.

“Pemerintah katanya mau menyelesaikan, tapi sampai sekarang belum ada hasil. Kami akan mengadu ke Presiden dan Menteri,” tegasnya. (Cah)

BERBAGI