Ada Profesional di Kabinet Indonesia Maju, Ini Kata Pelaku UMKM

    BERBAGI
    Presiden RI Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin, duduk lesehan di teras Istana Negara, ketika mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Maju, Rabu pagi tadi. (Foto/Ist)

    Medan — Banyaknya orang baru dari kalangan profesional dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin periode 2019-2024, yang diumumkan Rabu pagi tadi (23/10/2019), menuai harapan dari masyarakat, khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

    Kabinet Indonesia Maju versi Jokowi – Ma’ruf Amin ini menjadi semakin menarik karena di dalamnya ada Prabowo Subianto, yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Prabowo adalah saingat ketat Jokowi – Ma’ruf pada Pilpres 2019 lalu.

    Berbagai komentar pelaku usaha pun muncul. Sebagian besar berharap iklim investasi semakin terbuka dan pelayanan perizinan semakin terjamin, mudah, murah dan transparan.

    Sebagaimana disampaikan Manager Pinbis Langsa, Aceh, Zul Fadhli. Dia menilai bahwa Presiden Jokowi ingin menciptakan kestabilan lingkungan ekonomi pada periodenya yang kedua ini, dengan memasukkan tokoh-tokoh yang secara politis menguatkan posisi pemerintahan dan juga masuknya tokoh profesional.

    “Mereka adalah tokoh yang inovatif untuk akselerasi menuju Indonesia yang lebih maju sesuai dengan nama kabinet, yaitu Kabinet Indonesia Maju,” ujar Zul Fadhli yang juga Direktur Program Pusat Informasi Pengembangan Bisnis (PINBIS) Indonesia ini.

    Berita Terkait: Ini Kabinet Lengkap Jokowi – Ma’ruf, Prabowo Menhan

    Zul Fadhli, yang alumni Fakultas Ekonomi Unsiyah Banda Aceh ini berharap, terkait dengan Menteri UKM dan Koperasi yang dijabat Teten Masduki yang mantan aktivis anti korupsi, semoga semakin memudahkan perijinan UKM dan bebas pungli.

    Sementara Ketua Forda UKM (Forum Daerah Usaha Kecil dan Menengah) Sumatera Utara, Sri Wahyuni Nukman berharap kepada para menteri kabinet Jokowi jilid II ini, lebih kompeten di bidangnya. Dia juga berharap agar para menteri terkait dapat menciptakan kenyamanan pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya.

    “Segala sesuatu tentang pengurusan izin usaha agar difasilitasi dan dipermudah. Tidak berbelit dan waktunya bisa dipercepat,” kata Sri.

    Menurut dia, hingga akhir masa jabatan Jokowi pada periode I (2014-2019), gangguan terhadap para pelaku UMKM masih marak terjadi. Gangguan itu berujung pungli (pungutan liar) oleh para oknum aparat, dengan dalih soal ketidak-lengkapan perizinan.

    “Kita ingin pelaku usaha tetap kondusif menjalankan usahanya. Aparat kemanan mestinya menangkap penjahat, bukan mengurusi izin usaha. Biarkan pemerintah daerah dan dinas terkait yang melakukan tindakan atau sanksi terkait soal perizinan,” ungkap Sri Wahyuni Nukman.

    Sementara itu, P.Siahaan, salah seorang pelaku usaha pariwisata berharap, kabinet Jokowi pada periode II ini agar memberikan dampak yang besar kepada pelaku usaha.

    “Untuk sektor pariwisata. Khususnya di Sumut. Memang saat ini pariwisata Sumut sudah mendapat perhatian khusus seperti Danau Toba dengan target menjadikannya sebagai Monaco of Asia. Apalagi banyak infrastruktur jalan sedang dibangun ke sana,” jelasnya.

    Terkhusus kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditunjuk Presiden Jokowi, Wisnutama. Dia berharap sebagai pengusaha dengan latar belakang dunia entertaimen, Wisnutama diharapkan lebih memahami pariwisata nusantara.

    “Termasuk reformasi birokrasi yang dipimpin oleh pak Cahyo Kumolo sebagai Menpan RB diharapkan mampu meningkatkan pelayanan birokrasi yang cepat, mudah dan transparan,” ungkapnya.

    Sedangkan Paulus, salah seorang pengusaha Springbed di Medan, berharap dengan pengangkatan para menteri dari berbagai elemen, termasuk dari kalangan partai pesaing, semoga Indonesia menjadi negeri yang semakin aman, damai dan nyaman.

    “Saya hanya berharap aman, juga adanya regulasi yang mempermudah perizinan bagi para pelaku usaha. Aturan-aturan perizinan yang merugikan pengusaha dihapus saja agar UMKM kita memiliki daya saing yang lebih baik,” ujar Paulus.

    “Tapi saya khawatir, ada satu hal dalam pidato Presiden yang tidak disinggung, yaitu korupsi. Padahal sudah menjadi rahasia umum, korupsi adalah salah satu yang membuat negara kita seperti ini. Korupsi ini seperti kanker,” lanjut Paulus mengakhiri komentarnya. (sulaiman achmad)

    BERBAGI