Terkait Surat Komnas HAM, Jubir PA: Hanya Klarifikasi Biasa dan Normatif

    BERBAGI
    Jubir (Juru Bicara) Partai Aceh, H. Muhammad Saleh. (Foto/Ist)

    Banda Aceh (Waspada Aceh) – Juru Bicara Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA), H. Muhammad Saleh menjelaskan, terkait adanya surat pemanggilan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI terhadap Ketua Umum DPA PA, H.Muzakir Manaf, merupakan surat untuk meminta klarifikasi biasa dan bersifat normatif.

    “Tidak ada yang luar biasa. Hanya permintaan keterangan, terkait peristiwa masa lalu, yaitu kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, tahun 2001-2004 silam,” jelas H. Muhammad Saleh, Selasa (8/10/2019), melalui siaran persnya.

    Sebelumnya, sebut Shaleh, begitu Jubir PA ini akrab disapa, pihaknya sudah menerima surat Nomor: 258/SP-Aceh/IX/2019, tanggal 23 September 2019, yang baru diterima beberapa hari lalu, dari Komnas HAM RI di Jakarta.

    Namun, karena berbagai kesibukannya, sehingga H. Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, belum bisa datang memenuhi panggilan tersebut.

    “Hanya untuk memberi keterangan. Insya Allah Mualem akan datang, kami akan meminta untuk dijadwal ulang,” sebut Shaleh.

    Itu sebabnya, jelas Shaleh, tak ada yang luar biasa dari surat pemanggilan tersebut. Karena sebelumnya, Komnas HAM juga telah turun ke Bener Meriah dan meminta keterangan serupa dari berbagai pihak, termasuk unsur TNI dan Polri.

    Menurut Shaleh, apa yang dilakukan Komnas HAM RI, merupakan tugas lembaga negara ini dalam melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM masa lalu, yang menjadi ranah dari lembaga tersebut.

    “Karena itu, berdasarkan azas praduga tak bersalah, maka Komnas HAM wajib meminta keterangan dari para pihak. Termasuk para pimpinan milisi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah saat itu,” ungkap Shaleh.

    “Permintaan keterangan ini hanya sebatas penyamaan data maupun informasi dari para pihak yang diperoleh Komnas HAM dalam melakukan klarifikasi dari kasus dimaksud. Ini adalah normatif dan prosedur kerja yang harus dilakukan Komnas HAM. Jadi, wajar-wajar saja,” ungkap Shaleh. (Ria)

    BERBAGI