Beranda Aceh Pendidikan Politik dapat Menekan Prilaku Politik Menyimpang

Pendidikan Politik dapat Menekan Prilaku Politik Menyimpang

BERBAGI
Ketua KIP Kota Banda Aceh, Indra Milwady (kiri), sedang menyampaikan materi 'Pemilu dan Demokrasi' pada acara Sosialisasi Pendidikan Politik di Aula SKB Lampineung Banda Aceh, Selasa (10/9/2019). (T.Mansursyah)

Banda Aceh (Waspada Aceh) – Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik Setdakot Banda Aceh, Muzakkir mengatakan, pendidikan politik dapat menekan prilaku politik yang menyimpang.

Kenapa? Karena, kata dia, dunia politik memiliki dinamika yang sulit dipahami. Kadang yang terlihat adalah keburukan yang pada akhirnya membuat sebagian orang malah menjadi skeptis terhadap politik.

Muzakkir mengungkapkan ini mewakili wali kota ketika membuka Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Masyarakat Kota Banda Aceh, belangsung di Aula SKB Lampineng Banda Aceh, Selasa (10/09/19).

Sosialisasi pendidikan politik yang digelar Kesbangpol Banda Aceh itu diikuti 100 orang peserta, terdiri dari pengurus parpol, keuchik, tokoh pemuda gampong dan tokoh masyarakat lainya.

Menurut Muzakkir, dengan pendidikan politik, Pemko maupun masyarakat harus saling bekerjasama agar visi yang sudah ditetapkan dapat kokoh dan mudah dalam pencapaiannya. Selain itu, dengan memahami politik kita juga bisa menjadi agent of control bagi pemerintah.

Bukan itu saja, kata Muzakkir, dengan adanya pelaksanaan pendidikan politik ini, diharapkan masyarakat akan paham antara hak dan kewajiban sebagai warga negara.

“Untuk itu, saya harap dengan pendidikan politik nantinya akan terbentuk kader-kader politik yang berkepribadian, sekaligus berkesadaran yang tinggi sebagai warga negara yang baik. Juga apat menjadi agen-agen sosialisasi politik dalam upaya mewujudkan masyarakat yang demokratis, cerdas dan bermartabat,” ujarnya.

Sementara Kepala Badan Kesbangpol Banda Aceh, T.Samsuar mengatakan, tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kesadaran terhadap proses dan sistem pemerintahan Indonesia. Memberikan peningkatan pemahaman tentang pemilu, demokrasi dan adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif, ujarnya.

“Artinya, melalui pendidikan politik diharapkan masyarakat dapat mengenal dan memahami nilai-nilai dalam sistem politik agar mereka dapat berpartisipasi,” tutur T.Samsuar. (T.Mansursyah)

BERBAGI