Beranda Aceh WH Gerebek Janda dan Oknum PNS dalam Rumah Kos di Langsa

WH Gerebek Janda dan Oknum PNS dalam Rumah Kos di Langsa

BERBAGI
Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa, H. Ibrahim Latif. (Foto/Ist)

Langsa (Waspada Aceh) – Petugas Wilayatul Hisbah (WH) atau Polisi Syariat Kota Langsa, menggerebek sebuah rumah kos di Langsa dan mengamankan laki-laki beristri berinisial, WP,32, asal Kutacane bersama janda beranak satu berinisial DN, 34, kelahiran Kuala Simpang, Kamis dinihari (11/7/2019).

“Menurut informasi, yang laki laki berstatus PNS di Aceh Timur, kini berdomisili di Gampong Gedubang dan yang perempuan berdomisili di Gampong Paya Bujuk Seleumak,” kata Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa, H. Ibrahim Latif, Kamis siang.

Sebelumnya, kedua pelaku pergi ke lokasi karaoke di Gampong Meurandeh, Kecamatan Langsa Lama. Setelah itu mereka menuju ke kota dan selanjutnya pergi ke sebuah rumah kos di Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota, jelas Ibrahim Latif.

“Mereka menyewa kamar di rumah tersebut. Berdasarkan informasi, pemilik rumah tersebut sengaja menyediakan tempat untuk perbuatan mesum. Petugas WH yang telah memantau gerak gerik kedusnya langsung menggerebek rumah tersebut dan mendapati mereka berdua di dalam kamar, hendak melakukan hubungan suami istri,” ujar Ibrahim Latif.

Sambung Ibrahim Latif, saat penggerebekan, masyarakat cukup ramai di tempat tersebut. Untuk menghindari amukan masa, kedua pelaku diamankan ke Kantor Dinas Syariat Islam Kota Langsa.

“Kepada petugas, pelaku yang perempuan mengaku sudah sering melayani laki-laki. Untuk satu kali berhubungan, DN mengaku menerima Rp500 ribu. Sementara untuk sewa kamar dan lain sebagainya menjadi urusan pihak laki-laki,” jelas Ibrahim Latif lagi.

Pelaku laki-laki mengaku sudah sering melakukan demikian, tapi saat digerebek mengaku belum sempat melakukan hubungan terlarang, meski sudah membayar Rp500 ribu.

“Uang tersebut kita jadikan barang bukti untuk proses lebih lanjut. Kasus ini akan kita serahkan ke penyidik Polres Langsa untuk diproses hukum sesuai Qanun hukum jinayat, yaitu Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014,” imbuh Ibrahim Latif. (Munawar)

BERBAGI