Beranda Aceh DPRK Nilai Pengerjaan Proyek Water Boom Desa Panjupian Asal-asalan

DPRK Nilai Pengerjaan Proyek Water Boom Desa Panjupian Asal-asalan

BERBAGI

Tapaktuan (Waspada Aceh) – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan mengatakan, pengerjaan proyek Water Boom (wahana rekreasi berbasis air) di Desa Panjupian, Tapktuan, Aceh Selatan, sebagai asal-asalan.

Anggota DPRK Aceh Selatan, Zulfar Arifin, menyampaikan hal itu dalam pandangan umum LPJ APBK 2018 di gedung lantai II DPRK Aceh Selatan, Rabu sore (19/6/2019).

Pasalnya, proyek Water Boom di Desa Panjupian, yang dikelola Dinas Pariwisata Aceh Selatan, ditemukan ada bagian dari pekerjaan yang belum dicat. Bahkan tanpa pengelasan yang baik, sehingga walau belum dimanfaatkan kondisinya sudah karatan.

“Dengan bangunan yang sudah retak-retak, padahal setahu kami proyek tersebut sudah ditarik seratus persen dan telah dilakukan CCO,” paparnya.

Karana itu, dia meminta bupati untuk memperhatikan kinerja pejabat lingkup Pemkab Aceh Selatan untuk serius dalam melaksanakan pengawasan untuk pekerjaan yang menggunakan uang rakyat.

“Proyek tersebut dapat segera diselesaikan agar anggaran yang sudah terpakai tidak sia-sia dan agar tidak terkesan proyek mebajir,” jelasnya.

Selain itu, dia meminta Dinas Pariwisata dapat berkreasi dan berinovasi dalam pengembangan ODTW (Obyek Daya Tarik Wisata) yang ada dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan.

“Contoh pengembangan ODTW Tapak Tuan Tapa yang cukup banyak diminati masyarkat luas namun fasilitas untuk itu sangat minim. Ciptakan dua arah masuk dan keluar untuk lokasi dan kami yakin dapat mendongkrak PAD,” tuturnya.

Biaya Listrik Dua Amper Belum Terealisasi

Zulfar Arifin, politisi dari PKPI Aceh Selatan itu juga mempertanyakan belum terealisasi bantuan biaya untuk masyarakat miskin pengguna listrik dua amper.

“Kami mengingatkan agar pemerintah daerah segera mengupayakan dan menjadi perhatian serius terealisasinya bantuan biaya listrik dua amper itu,” pungkansya.

Sidang Molor

Rapat Paripurna lanjutan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan, Rabu (19/6/2019), tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBK 2018 molor.

Pasalnya, rapat lanjutan yang dijadwalkan pukul 09.30 WIB tersebut molor hingga pukul 17.30 WIB. Dikarenakan tidak hadirnya bupati dan wakil bupati maupun Sekdakab.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I T. Bustami beserta Ketua DPRK T. Zulhelmi itu hanya dihadiri oleh Asisten II Setdakab H Zaini Bakri dan 16 anggota DPRK.

Atas ketidakhadiran orang nomor satu dan dua di Aceh Selatan itu menimbulkan kekecewaan bagi anggota dewan. Sehingga anggota dewan meminta rapat diundur dan dilaksanakan esok harinya, Kamis (20/6/2019).

“Lebih baik sidang paripurna lanjutan LPJ Bupati tahun 2018 ditunda dulu, jangan mengkerdilkan atau kecilkan lembaga. Ini sangat penting dihadiri karena kami menyampaikan pandangan umum,” kata salah satu anggota DPRK Aceh Selatan dalam sidang.

Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Selatan, T Zulhelmi, menyatakan, ketidakhadiran bupati karena masih berada di luar daerah. Begitu juga, Wabup Tgk Amran pada pukul 9.00 WIB ikut monitoring Pilchiksung serentak.

“Pada pukul 11.00 WIB, Pak Wabup sudah stanbay di sini (DPRK), hanya saja anggota dewan belum ada di tempat,” ujar T. Zulhelmi saat memimpin sidang.

Saat ini, lanjutnya, Wabup ada agenda di Kluet Utara. Kemungkinan pada pukul 16.00 WIB, rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda penyampaian Pansus dan Banggar.

Wakil Bupati Aceh Selatan akhirnya datang ke DPRD pada Jam 17.55 WIB. (Faisal)

BERBAGI