Bupati Raidin Pinim Ajak Warga Agara Gunakan Hak Suara

    BERBAGI
    Bupati Aceh Tenggara, Radiin Pinim, bersama jurnalis WaspadaAceh. (Foto/Ist)

    Kutacane (Waspada Aceh) – Bupati Aceh Tenggara, Raidin Pinim, mengajak seluruh warga Aceh Tenggara yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap, agar menggunakan hak suaranya pada Pemilu serentak 17 April besok.

    Ajakan tersebut disampaikan Bupati Raidin kepada Waspada Aceh, Jumat (12/4/2019), usai menghadiri acara sosialisasi pedagang air minum isi ulang di Opp Room Pemkab Aceh Tenggara di Kutacane.

    Pesta demokrasi lima tahunan dan pemberian hak suara pada Pemilu, merupakan hak asasi setiap warga yang telah memenuhi syarat. Karena itu hak yang telah diberikan negara pada setiap individu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan memberikan hak suaranya.

    “Suara warga sangat menentukan masa depan daerah dan negara ini. Terutama untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin yang dipercaya mewujudkan harapan masyarakat. Jangan pernah Golput, ayo ramai-ramai datang ke TPS untuk mencoblos,” ujar Raidin Pinim.

    Bupati Raidin Pinim juga mengingatkan agar sebelum maupun saat hari pencoblosan, ASN jangan terlibat dalam masalah politik. Baik di Pileg maupun di Pilpres. Karena pada prinsipnya, kata Raidin, ASN selaku pelayan harus netral dan tidak memihak.

    ASN atau PNS, kata bupati, dilarang memberikan dukungan pada capres dan cawapres, caleg dan calon DPD RI. Dilarang ikut serta sebagai peserta kampanye atau menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. Demikian juga larangan mengerahkan massa untuk partai, kanidat caleg maupun kandidat capres serta cawapres.

    Bupati menyebutkan, dia telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati nomor 860/43/2019 tersebut. Bila ada yang melanggar, maka ASN tersebut akan mendapat tindakan tegas.

    “Jika telah sampai pada Panwaslu dan terbukti ikut terlibat dan berlaku tidak netral, pasti akan saya ambil tindakan tegas. Karena hal tersebut tak bisa diibiarkan terjadi, bahkan akibatnya akan merusak sistem demokrasi kita,” tutup Bupati Raidin Pinim. (Aditya)

    BERBAGI