Beranda Aceh Unjuk Rasa Tolak Rencana Pusat Investasi Tanah Wakaf Aceh di Makkah

Unjuk Rasa Tolak Rencana Pusat Investasi Tanah Wakaf Aceh di Makkah

BERBAGI
Forum Rakyat Aceh Menggugat, saat mengadakan unjukrasa menolak investasi BPKH di atas tanah wakaf Aceh di Makkah, Rabu (14/3). (Foto/Dani Randi)
Forum Rakyat Aceh Menggugat, saat mengadakan unjukrasa menolak investasi BPKH di atas tanah wakaf Aceh di Makkah, Rabu (14/3). (Foto/Dani Randi)

Banda Aceh (Waspasa): Puluhan masyarakat Aceh tergabung dari beberapa lembaga, Rabu (14/3), menggelar aksi menolak rencana BPKH (Badan Pengelolaan Keuangan Haji) untuk berinvestasi di tanah wakaf Aceh di Makkah, Arab Saudi.

Berinvestasi di atas tanah wakaf Aceh yang rencananya akan dilakukan pemerintah Indonesia melalui BPKH, dinilai akan mengulang sejarah kelam. Aset warga Aceh tidak akan diberikan begitu saja, sebagaimana ikhrar pemilik tanah tersebut, Habib Abdurrahman Al-Habsyi, yang lebih dikenal dengan nama Habib Bugak Asyi.

“Jika pun itu investasi, tapi masyarakat Aceh sudah tidak percaya, karena sejarah sudah membuktikan bahwa pemerintah selalu mengkhianati rakyat Aceh,” sebut kordinator lapangan (Korlap) Forum Rakyat Aceh Menggugat (Frang), Ridho Rinaldi, di halaman Kantor Gubernur Aceh.

Untuk itu pihaknya meminta agar Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, secara tertulis menyatakan keberatan terkait BPKH yang ingin melakukan investasi di tanah wakaf tersebut.

“Kami meminta agar pemerintah Indonesia memberikan kewenangan penuh bagi Aceh dalam mengelola setiap aset wakafnya di mana pun berada,” ucapnya.

Tidak Punya Wewenang

Menanggapi itu, Kepala Humss Pemerintaj Aceh menegaskan, pemerintah Aceh secara kewenangan memang tidak ada, karena ini bukan aset pemerintah Aceh.

Mulyadi mengatakan, rencana pemerintah Indonesia melalui BPKH itu bukan untuk mengambil-alih pengelolaan tanah wakaf. Kata dia, itu jelas tidak bisa. Sebab itu tanah wakaf dan mempunyai akad.

Menurutnya, jika diambil-alih, Gubernur Aceh pun tidak setuju dengan wacana pengambil-alihan itu. “Kalau mengambil alih pengelolaan, gubernur juga tidak akan setuju. Dan tidak akan dibolehkan juga,” sebutnya.(Cdr)

BERBAGI