Beranda Aceh Gubernur Aceh Janji Perjuangkan Guru Honorer Jadi PNS

Gubernur Aceh Janji Perjuangkan Guru Honorer Jadi PNS

BERBAGI
Gubernur menjelaskan komitmennya perjuangkan aspirasi guru honor Aceh. (Foto/Humas)
Gubernur menjelaskan komitmennya perjuangkan aspirasi guru honor Aceh. (Foto/Humas)

Banda Aceh ( Waspada): Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, berjanji akan perjuangkan aspirasi guru honorĀ  untuk memperoleh SK pengangkatan dari status pegawai honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Janji Gubernur disampaikan ketika menerima delegasi para guru honorer, di ruangĀ  Gubernur Aceh , di Banda Aceh, Rabu (28/02). Gubernur menyebutkan, dirinya akan mengupayakan untuk menyampaikan langsung aspirasi para guru honorer kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Seratusan guru honorer K2 berencana berdemonstrasi damai di Kantor Gubernur Aceh. Namun sebelum sempat menyampaikan orasi, gubernur langsung mengundang para delegasi guru untuk berdialog dengan dirinya.

Para guru mempertanyakan status 460 pendidik dari Aceh yang telah lulus seleksi Panselnas pada tahun 2013 silam, namun hingga kini, data-data mereka diketahui belum lagi diverifikasi oleh Kemenpan RB.

Dulunya, disebutkan bahwa mantan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, juga sudah mengirmkan surat ke Manpan RB. Namun tercatat sudah empat kali berganti menteri, data para guru hasil seleksi dari Panselnas itu belum juga diverifikasi.

“Mungkin karena terlalu sering berganti menteri. Tapi saya juga akan buat surat dan kemungkinan akan saya antar sendiri sore nanti,” ujar Gubernur Irwandi Yusuf. Saat menerima delegasi guru honorer tersebut, gubernur didampingi penasihat khusus Pemerintah Aceh di bidang ekonomi dan perbankan, Adnan Ganto, Asisten III, Saidan Nafi, Kepala Badan Kepegawaian Aceh, Kamaruddin Andalah, serta Kepala Biro Humas dan Protokol, Mulyadi Nurdin.

Irwandi menyebutkan, dirinya turut prihatin atas apa yang menimpa para guru honorer tersebut. Ia menyebutkan akan memperjuangkan aspirasi para guru honorer, yaitu pengakuan negara atas darma bakti mereka, dengan menghadap langsung dan menyampaikan keluhan para guru itu di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.(B01)

BERBAGI