Beranda Aceh 16 Tahun Aceh Damai, Apa Kabar Perempuan Aceh?

16 Tahun Aceh Damai, Apa Kabar Perempuan Aceh?

BERBAGI
Cut Asmaul Husna. Foto/Ist

“Eksistensi perempuan Aceh saat ini dalam kondisi “MATI SURI”, ada tapi seperti berada antara ada dan tiada, kita kehilangan tokoh menjadi inspirasi masyarakat dan perempuan lain untuk terlibat dalam pembangunan”

-Aktivis Perempuan Aceh Cut Asmaul Husna-

 

Tepat 16 Tahun sudah setelah penandatanganan kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di Helsinki, pada 15 Agustus 2005 yang menyatakan komitmen kedua belah pihak untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, hal ini juga turut memberikan warna tersendiri terhadap peran dan status perempuan Aceh masa kini.

Perempuan bisa menjadi aktor strategis di dalam pembangunan, 16 tahun sudah Aceh damai apa kabar perempuan Aceh?

Begitulah disampaikan Cut Asmaul Husna, akademisi Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Aceh Barat, yang juga pernah menjadi Sekjen Solidaritas Mahasiswa Islam Peduli Aceh.

Ia mengatakan MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh merupakan manifestasi untuk Aceh dan memiliki kewenangan untuk mengelola sendiri daerah yang disebut self government.

“Saya sebagai perempuan, melihat dari sisi kondisi dan peran perempuan dulu dan saat ini. Perempuan memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik Aceh dan mengisi perdamaian saat ini,” tuturnya dalam wawancara khusus kepada Waspada Aceh.

Lanjut Cut Asmaul Husna yang juga menjadi anggota Yayasan Srikandi Aceh, bahwa peran perempuan Aceh dalam pembangunan dan politik banyak mengalami pasang surut seiring dengan situasi dan perkembangan keadaan saat ini.

Ia mengatakan peranan perempuan sangatlah besar dalam berbagai bidang. Baik dalam peran pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, bahkan peran perempuan di ranah publik, seperti contohnya politik.

Namun saat ini, kata dia, bahwa di Aceh sudah mulai kehilangan tokoh perempuan yang menjadi sumber ilmu pengetahuan yang mampu menggerakan perempuan lain dan bersatu untuk menyuarakan pembangunan dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Aceh yang pro rakyat.

“Perempuan perlu memiliki daya ungkit dan daya juang kembali, harus mengembalikan kepercayaan diri, kemampuan pada diri kaum perempuan untuk bisa menolong dirinya sendiri dalam mengisi perdamaian ini,” ungkapnya.

Setelah 16 tahun Aceh Damai, menurutnya, perdamaian tersebut sejatinya sampai dengan sekarang masih menyisakan beberapa persoalan.

Ia memaparkan terkait masih maraknya isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun upaya pencegahan dan pemulihannya serta bantuan hukum dan psikologis bagi korban masih rendah.

Lanjutnya, masih rendahnya pemberdayaan perempuan baik bidang politik, ekonomi, akses informasi dan akses terhadap keadilan hukum, serta masih banyak kasus perdagangan perempuan.

Terkait kondisi kesehatan perempuan yang sangat mengkhawatirkan di tengah tingginya kasus COVID-19, serta kasus kematian ibu dan bayi, stunting, thallasemia masih menjadi dilema.

Selain itu katanya, masih banyak korban konflik terutama perempuan dan anak belum mendapatkan perhatian.

Hal demikian katanya tentu masih banyak PR kita dalam mewujudkan perdamaian Aceh yang berkelanjutan dan mengimplementasikan MoU Helsinki dan UUPA secara konfrehensif.

Untuk itu, Ia mengajak agar perempuan Aceh kembali bangkit, berjuang terutama dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

“Ayo perempuan, bangkitlah ! Kita masih harus berjuang, menyelesaikan banyak persoalan, Indikator kemiskinan Aceh berada pada angka tinggi dari rata-rata Nasional, angka pengangguran masih tinggi, pertumbuhan ekonomi rendah,” tegasnya

Ia menegaskan bahwa jika tidak ada perempuan yang terlibat, maka tidak ada demokrasi terwujud.

Keterlibatan perempuan dalam mengisi perdamaian dan terlibat dalam kebijakan publik suatu keharusan, sebab akses, kontrol, dan partisipasi politik perempuan dalam berbagai tingkatan pembuatan dan pengambilan keputusan merupakan hak asasi manusia.

“Lima tahun ke depan bahkan seratus tahun ke depan saatnya perempuan Aceh menguatkan dan mengartikulasikan kesadarannya dalam berpolitik, pemberdayaan ekonomi, membangun komunikasi dan saling berkoordinasi yang menjadi langkah strategis terus mewujudkan cita-cita menuju Aceh Bermartabat,” jelasnya. (Cut Nauval Dafistri)

BERBAGI