Dana tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki atau merenovasi lebih dari 8.000 sekolah, atau membangun sekitar 600 kampung nelayan modern yang dapat meningkatkan kesejahteraan sekitar 5 juta rakyat Indonesia.
Penyerahan uang hasil korupsi terkait Crude Palm Oil (CPO) senilai Rp13,2 triliun kepada negara, menjadi sebuah momen penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Penyerahan dana oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Momen bertepatan 1 tahun pemerintahaan Prabowo-Gibran ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam menindak tegas para pelaku korupsi dan mengembalikan kerugian negara.
Dana yang berasal dari sitaan perkara korupsi CPO ini diserahkan kepada Kementerian Keuangan sebagai instansi yang berwenang mengelola keuangan negara. Jumlah yang sangat besar ini, tumpukan uang yang memenuhi ruangan, menunjukkan betapa masifnya praktik korupsi di sektor strategis seperti industri kelapa sawit.
Dalam perkara ini, tiga korporasi besar, yaitu PT Wilmar Group, PT Musim Mas, dan Permata Hijau Group, dinyatakan bersalah dan diwajibkan membayar uang pengganti berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung.
Penyerahan sebagian dana oleh PT Musim Mas sebesar Rp1,18 triliun adalah langkah awal yang patut diapresiasi, namun penuntasan pembayaran oleh semua pihak yang terlibat harus terus dikejar.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung dan semua pihak yang telah bekerja keras dalam mengungkap dan menindak kasus korupsi ini. Prabowo menyebut, uang sebesar Rp13,2 triliun ini memiliki dampak yang sangat besar jika digunakan untuk kepentingan rakyat.
Menurut Presiden, dana tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki atau merenovasi lebih dari 8.000 sekolah, atau membangun sekitar 600 kampung nelayan modern yang dapat meningkatkan kesejahteraan sekitar 5 juta rakyat Indonesia. Luar biasa.
Program kampung nelayan saat ini memang sedang dijalankan pemerintah menjadi contoh konkret bagaimana dana hasil korupsi dapat dialokasikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama mereka yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.
Tapi harapan rakyat, momentum ini tak hanya menjadi seremonial belaka. Pemerintah perlu memastikan, dana hasil korupsi benar-benar digunakan secara transparan dan akuntabel untuk program-program pro-rakyat.
Di sisi lain, terbongkarnya korupsi CPO ini juga harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, terutama para pelaku bisnis dan pejabat pemerintah, bahwa korupsi tidak akan ditoleransi. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten adalah kunci untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.
Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan tata kelola di sektor industri kelapa sawit. Kerentanan terhadap praktik korupsi harus diidentifikasi dan diperbaiki, sehingga kasus serupa tidak terulang di masa depan. (*)
