Merasa Dianak-tirikan, Warga Kuta Baharu Minta Pengaspalan Jalan

    BERBAGI
    Masyarakat Kuta Baharu, Aceh Singkil, melakukan aksi unjukrasa di halaman kantor bupati, Senin (11/2/2019), menuntut pengaspalan jalan raya sepanjang 12 Km.  (Foto/Arief H)

    Singkil (Waspada Aceh) – Ratusan warga dari Kecamatan Kuta Baharu (Kuba) Aceh Singkil yang tergabung dalam Panitia Persiapan Percepatan Pembangunan Jalan Raya Kota Baharu (P4-JARKOB) mendesak Pemkab untuk segera mengaspal jalan di daerah itu.

    Koordinator aksi, Hambalisyah Sinaga, Wanhar Lingga, Ali Remaja dan Ridwansyah, secara bergantian menyampaikan orasinya di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil, Senin (11/2/2019).

    Para pengunjuk rasa juga sempat menduduki halaman kantor bupati sembari melantunkan shalawat, menunggu keputusan wakil bupati untuk menandatangani perjanjian pembangunan jalan itu. Jalan tersebut berlokasi di Kota Baharu, sebagaimana tuntutan masyarakat.

    Para pengunjuk rasa juga menuding Pemkab Aceh Singkil tidak adil dalam hal pembangunan. Kuta Baharu seperti dianak-tirikan, lantaran dua desa di Singkil mendapat kucuran dana Rp21 miliar untuk jalan desa. Sementara Kuta Baharu yang merupakan sebuah kecamatan, tidak tersentuh pengaspalan jalan.

    “Sudah sering disampaikan melalui Musrembang tapi selalu dicoret oleh Bappeda. Pemerintah lebih mementingkan kepentingan elit politik,” cetus Ali Remaja, mendesak pengaspalan di desa mereka harus menjadi prioritas pembangunan 2019.

    Dalam lima poin tuntutan masyarakat, diantaranya, mereka mendesak pengaspalan jalan sepanjang 12 km, mulai dari jalan simpang Polsek Kotabaharu – Trans 26 Kec.Gunung Meriah via HGU PT Nafasindo, hingga penyelesaian tahun 2020 mendatang.

    Sementara Hambalisyah Sinaga, menyerukan masyarakat di sana haram untuk sakit, sebab di daerah itu tidak ada seorang dokter pun. Bahkan mobil pelayanan Puskesmas juga sering tidak berada di tempat.

    Menanggapi orasi warganya, Wakil Bupati Aceh Singkil, Sazali menyatakan, hendaknya warga tidak semata – mata menyalahkan pemerintahan sekarang. “Kalau ada surat pernyataan akan siap kita sepakati bersama, tapi keterbatasan anggaran juga tidak bisa kita nafikan.” (Cah)

    BERBAGI