Beranda Aceh Ketika Sampah Jadi “Ladang” Bisnis di Gayo

Ketika Sampah Jadi “Ladang” Bisnis di Gayo

BERBAGI
Petugas melakukan kegiatan mengangkut sampah dari Kota Takengon untuk dibuang ke TPA. Terlihat Kadis Kebersihan, Zikriadi, sering turut serta membersihkan sampah. (Foto/ Bahtiar Gayo)

Takengon (Waspada Aceh) – “Sampah masih menjadi persoalan di daerah. Dana yang dikucurkan untuk mengurus sampah terbilang besar. Padahal bila dikelola, sampah bisa membantu PAD. Ada nilai bisnis dalam sampah,” sebut Kurnia Gading, seorang pengola sampah di Takengon.

Menurut mantan kepala kampung (reje) Lot Kala Kebayakan, Aceh Tengah ini, sampah memiliki nilai ekonomi. Bila dikelola, bisa memberi pemasukan tambahan untuk PAD, menampung tenaga kerja, mengatasi pencemaran lingkungan dan mengurangi resiko negaitf masalah kesehatan,“ kata Gading dalam perbincangan dengan Waspadaaceh.com, Minggu (10/2/2019).

“Saya sudah menjadi agen sampah dan itu mampu saya buktikan,” sebut lelaki yang menjadi populer karena mampu menyulap sampah menjadi barang atau produk bernilai ekonomi ini.

Membuang sampah di luar bak kontainer masih menjadi kebiasaan buruk, belum lagi ada yang membuangnya sesuka hati bukan di seputar kontainer. (Foto/Bahtiar Gayu)
Kurnia Gading (foto/bahtiar gayo)

Gading menjelaskan bagaimana cara menangani sampah. Mulai dari anggaran dana yang dibutuhkan untuk mengelolanya, nilai bisnis, tenaga kerja, hingga rasa tanggungjawab terhadap daerah.

“Saya ini agen sampah. Limbah keluarga, saya tampung. Saya berdayakan masyarakat. Selain untuk kenyamanan bersama, di sana juga ada nilai bisnisnya. Kini Gayo dijadikan studi banding sampah. Dari berbagai daerah datang belajar mengelola sampah ke sini,” sebut Kurnia Gading.

Menurutnya, bila pemerintah daerah bermaksud ingin mengolah sampah, sebenarnya bisa dengan anggaran yang kecil. Untuk satu unit peralatan dalam mengolah sampah, dana yang dibutuhkan hanya sekitar Rp500 juta. Nilai ini sudah termasuk mesin pencacah, mesin pres, ayakan, bahkan tong sampah.

Mesin tersebut, ujarnya, mampu mengolah sampah mencapai 8 ton perhari. Sampah setelah dicacah, untuk bahan plastik dapat dijual ke Medan, sementara kompos dapat dipergunakan masyarakat untuk pupuk tanaman.

“Daerah ini seharusnya sudah banyak memiliki bank sampah. Masyarakat terbantu, kenyamanan tercipta, kesehatan terjaga, PAD  meningkat, juga tenaga kerja terserap. Selama ini pemerintah mengeluarkan biaya operasinal besar, namun masalah sampah tidak kunjung selesai,” sebutnya.

Daerah terlalu banyak mengeluarkan uang untuk menggaji tenaga kebersihan. Nilai yang didapat petugas kebersihan juga tidak sebanding dengan kerja keras mereka. Biaya operasial untuk membuang sampah ke TPA juga terbilang besar. Tidak ada nilai ekonomi, kata Gading.

Sebenarnya daerah bisa mempercayakan persoalan sampah ini kepada BUMD, atau pihak swasta. Kalau sampah di Kota Takengon satu hari mencapai 20 ton atau lebih, tinggal menambah jumlah mesin atau meningkatkan kafasitas mesin.

Lantas mengapa daerah tidak melakukan kerja sama dengan perusahaan misalnya, dalam mengelola sampah yang mereka ciptakan. Kerjasama itu dalam bentuk bantuan CSR, kata Gading.

“Tidak perlu besar nilainya. Katakanlah pihak perusahaan memberikan bantuan Rp200 juta dalam setahun. Tentunya sudah mampu mengelola sampah yang mereka ciptakan, di mana selama ini bumi Gayo yang menampungnya”.

Peran Masyarakat

Persoalan sampah masih menjadi problem yang rumit untuk negeri ini. Peran dan tanggungjawab masyarakat dalam mengelola sampah masih rendah. Selain itu belum ada pihak ketiga yang mengelola sampah secara profesional.

“Apa yang disampaikan Kurnia Gading adalah harapan kita semuanya. Adanya bank sampah dan pihak yang mengelola sampah. Pak Bupati juga menaruh harapan agar masyarakat dapat mengelola sampah dengan baik,” sebut Zikriadi, Kadis Kebersihan dan Lingkungan Hidup Aceh Tengah.

Kadis Kebersihan dan Lingkungan Hidup ini, kepada Waspadaaceh.com mengatakan, Senin (11/2/2019), pihaknya kini sedang mensosialisasikan agar di kampung-kampung ada bank sampah. Ada pemilahan sampah yang memiliki nilai ekonomi.

“Di kampung-kampung belum ada bank sampah. Akibatnya masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya. Ini sangat menyulitkan petugas. Ketika sampah dibuang tidak pada tempatnya, dan menjadi masalah, tentunya tetap harus turun petugas,” sebutnya.

“Kini sedang diupayakan Perbup atau Qanun tentang pengelolaan sampah. Sedang dipelajari apakah memungkinkan dana desa dipergunakan untuk mengelola sampah. Minimal di kampung-kampung memiliki bank sampah,” kata Zikri.

Di bank sampah ini akan dipilah-pilah jenis sampah basah dan kering. Sampah kering dapat dijual ke Medan. Kalau sampah yang basah bisa dijadikan kompos. Akan semakin baik bila ada pihak yang memiliki mesin pengolah sampah, katanya.

Banyaknya sampah yang diangkut setiap hari antara 50 ton sampai 60 ton, membuat TPA sampah juga semakin menggunung. Sampah yang dibuang ke TPA, ada yang ditanam, namun seringkali tetap menumpuk karena setiap harinya volumenya terus bertambah.

“Ini yang sedang kami upayakan. Dimana ada beberapa desa yang sudah melakukanya, sudah memilah sampah kering dan basah. Bila Perbup atau qanun itu nantinya berjalan, persoalan sampah mampu disederhanakan,” sebut Zikri.

“Saya tak tega melihat petugas kebersihan yang mengangkut sampah. Gaji mereka di bawah UMR, namun ada kalanya harus bekerja sampai dini hari. Gaji mereka hanya Rp1 juta, mereka tidak peduli hujan. Tanggungjawab mereka kepada daerah tinggi,” sebut Zikri yang sering begadang malam demi sampah.

Sampah yang ada di Kota Takengon, sebut Zikri, tidak mampu diangkut sekaligus ke lokasi TPA. Ada kalanya sampai 3 kali supir dan petugas sampah bolak-balik mengantarnya ke Uwer Tetemi, Genting Gerbang Silih.

Ada 20 truk sampah setiap harinya di Kota Takengon. Kalau dihitung-hitung sampah itu mencapai 60 ton dalam sehari. “Petugas dengan sarana transportasi yang ada, harus tiga kali bolak balik mengangkut sampah,” ungkapnya.(Bahtiar Gayo)

BERBAGI