Beranda Aceh Tolak Kampanye Hitam, Elemen Sipil Aceh Serukan Politik Bermartabat

Tolak Kampanye Hitam, Elemen Sipil Aceh Serukan Politik Bermartabat

BERBAGI
Perwakilan dari sejumlah elemen masyarakat sipil di Aceh, sesaat usai merumuskan pernyataan bersama mendorong Pemilu berkualitas di Aceh, Kamis (7/2/2019). (Foto/Fuady)

Banda Aceh (Waspada Aceh) – Sedikitnya 20 lembaga sipil di Aceh menyerukan kepada masyarakat agar mengedepankan pendidikan politik bermartabat menuju Pemilu 17 April 2019.

Pernyataan sikap bersama itu disampaikan pada Jumat (8/2/2019) di sekretariat Aceh Institute, Banda Aceh.

Direktur Aceh Institute, Saiful Akmal, yang turut tergabung dalam aliansi ini menyebutkan, seluruh elemen masyarakat termasuk para elit, aktor politik, parpol, caleg, dan penyelenggara pemilu harus mengedepankan politik yang sehat demi tercapainya pemilu berkualitas.

“Kami sepakat bahwa pemilu adalah ajang untuk adu ide, adu program dan adu kewarasan. Bukan malah menjadi ajang adu ujaran kebencian (hate speech), berita bohong (hoax), kampanye hitam dan negatif, dan saling serang tanpa substansi,” ujar Saiful, sebagaimana disebutkan di salah satu poin sikap bersama itu.

Karenanya, mereka juga mendorong penegak hukum menindak tegas praktik kampanye semacam itu. Penindakan tentunya harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Dan kita semua diharapkan tidak terjebak apalagi menerima praktik demikian,” tegasnya.

Adapun aliansi masyarakat sipil ini terdiri atas beberapa lembaga, di antaranya Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Forum LSM Aceh, Balai Syura, KontraS Aceh, Walhi, ICAIOS, Aceh Institute, Komunitas Kanot Bu, Komunitas Turun Tangan, serta dari unsur akademisi dan media massa.

Rajut Kembali Konsolidasi
Paska rehab-rekon usai bencana Tsunami di Aceh tahun 2004 silam, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat turut mempengaruhi kerja-kerja elemen sipil di Aceh.

Saiful Akmal menerangkan, pengaruh tersebut tampak pada melemahnya konsolidasi antar lembaga di masa itu.

“Koordinasi pernah dilakukan, namun cenderung taktis dan isu-isu kontemporer yang direspon hanya untuk jangka pendek. Belum bisa menuju ide, isu dan aksi bersama bagaimana tentang Aceh dalam jangka panjang,” terang dia.

Sejak itu pula, pengawalan terhadap agenda publik pun ikut melemah. Bahkan, sejak beberapa pihak mulai berjibaku dengan kepentingan politik praktis, harapan untuk konsolidasi jangka panjang antar elemen sipil nyaris sulit diwujudkan.

“Sinergi agenda dengan elit politik belum maksimal,” kata dia.(Fuady)

BERBAGI