Beranda Opini Merajut Kembali Konektivitas Indonesia (Aceh & Sumatera) dan India

Merajut Kembali Konektivitas Indonesia (Aceh & Sumatera) dan India

BERBAGI
Rombongan KBRI New Delhi, pemerintah dan KADIN Andaman-Nicobar berfoto bersama di depan KM Aceh Millenium di Pelabuhan Port Blair. (Foto/Jamaluddin)

Penulis: Teuku Cut Mahmud Aziz, S.Fil., M.A

Poros Maritim Global dan Kebijakan “Act East

Presiden Joko Widodo memiliki visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim global. Poros maritim adalah kenyataan dari posisi geografis Indonesia dan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Ia bagaikan juru kunci di antara dua samudera (Pasifik dan Hindia) dan dua benua (Asia dan Australia).

Aceh yang berada di ujung utara Pulau Sumatera, berhadapan langsung dengan perairan Samudera Hindia yang merupakan perairan tersibuk di dunia. Lebih dari 80 persen perdagangan minyak dunia melewati perairan ini. Dalam dua puluh tahun terakhir lalu lintas kapal di perairan ini meningkat di atas 300 persen (Sergei DeSilva-Ranasinghe, 2011 & Santikajay, Awidya, 2014).

Di sebelah utara Aceh (Indonesia) terdapat Kepulauan Andaman & Nicobar (India). India saat ini merupakan negara terkuat secara ekonomi dan militer di Samudera Hindia dan aktif dalam meningkatkan kerjasama dengan banyak negara, terutama dengan negara-negara anggota ASEAN. Hal ini sebagai bentuk antisipasi dari pengaruh Tiongkok yang telah lama aktif menjalin kerjasama dengan negara-negara di Kawasan Asia Tenggara.

Di bawah PM Narendra Modi, kebijakan politik luar negeri India yang sebelumnya “Look East”, yang telah dijalankan India sejak 1990-an, berubah menjadi “Act East“. Perubahan ini dilakukan agar India lebih aktif tampil di panggung politik dunia dan siap menjadi penyeimbang kekuatan dan membendung pengaruh Tiongkok di Sumadera Hindia (Rajendram, Danielle, 2014). Beberapa pangkalan militer dibangun di Kepulauan Andaman & Nicobar, dan mendekatkan diri dengan Indonesia adalah langkah rasional dan jitu untuk membendung kekuatan dan pengaruh Tiongkok di Samudera Hindia.

Konektivitas Aceh & Sumatera

Kerjasama perdagangan antara Indonesia dan India berada di bawah kerangka kerjasama ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA). Di lingkup ASEAN, Indonesia merupakan mitra dagang terbesar India. Investasi India terus mengalami peningkatan di Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan India, total perdagangan antara Indonesia dan India pada tahun 2017 mencapai US$ 20,03 miliar. Indonesia mengalami surplus dalam perdagangan dengan India pada tahun 2017 sebesar US$ 12,47 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 36% dari tahun 2016. Komoditas unggulan Indonesia adalah CPO dan batu bara (Laporan BPPK Kemlu RI).

Jauh sebelumnya, yaitu sejak abad ke-12 M telah terjadi hubungan dagang antara saudagar India dengan saudagar Aceh. Pada abad tersebut para saudagar dari Madras (Chennai) dan Kalkuta singgah dan berdagang di Nusantara.

Salah satu yang mereka dagangkan adalah kain sarung palikat. Jika mereka tidak datang berabad-abad yang lalu, mungkin hingga saat ini kita belum mengenal atau menggunakan kain sarung. Sarung ini menjadi merek dagang lama di Aceh khususnya dan di seluruh Indonesia pada umumnya. Meskipun banyak industri sarung Indonesia telah mendominasi perdagangan sarung nasional, namun di komunitas-komunitas tertentu di Aceh, kain sarung Palikat dari Madras tetap melekat di hati dan menjadi pilihan mereka.

Sejarah pada abad ke-12 M hanya tinggal kenangan dan telah tidak berlanjut berabad-abad lamanya (Idris, Amiruddin, Abdul Rahman, Nurdin, & Mahmud Aziz, Teuku Cut, 2015). Hubungan sejarah yang terputus berabad-abad lamanya kembali terajut melalui keberangkatan kapal espedisi perdana Aceh, Kapal Motor (KM) Aceh Millenium yang membawa sampel komoditas Aceh dari Pelabuhan Malahayati menuju Pelabuhan Port Blair. Kapal motor dengan kapasitas 150 ton difasilitasi Kemlu RI dan dibawah koordinasi KADIN Aceh, tiba di Port Blair, Ibukota Kepulauan Andaman & Nicobar pada 4 Januari 2018.

Terbukanya peluang hubungan dagang ini tidak terlepas dari semangat dan visi Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri India, Narendra Modi ketika PM India berkunjung ke Jakarta pada 29-30 Mei 2018 dengan menandatangani MoU dan Shared Vision. Kerangka besar kerjasama meliputi pembangunan kerjasama maritim di Indo-Pasifik melalui pengembangan kerjasama ekonomi dan konektivitas bisnis dan jasa.

Untuk mendukung hal itu Kementerian Luar Negeri RI melalui Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri (BPPK Kemlu) melakukan serangkaian program di Aceh, Medan, dan Jakarta hingga membentuk tim Market Intelligence dan menfasilitasi KADIN Aceh dan Rektor Universitas Almuslim & Universitas Malikussaleh mengunjungi Kepulauan Andaman dan Nicobar dan Chennai pada bulan November 2018 (Laporan Tim Market Intelligence, 2018).

Merajut kembali konektivitas ibarat merajut dua aspek sosial yang terkait erat, yaitu perdagangan dan budaya dalam membawa perubahan dalam kehidupan masarakat. Melalui kegiatan perdagangan, orang-orang di negara lain tidak hanya akan membeli produk atau komoditas yang diperdagangkan tetapi juga secara halus meniru nuansa pribadi dan cara berdagang para saudagar yang datang ke tempatnya.

Seiring waktu, ciri-ciri budaya yang diilhami oleh nuansa pribadi seperti itu secara bertahap dirajut dalam budaya lokal atau kehidupan sosial, dan dapat dipahami seiring dengan proses ini, hubungan emosional juga akan berkembang di antara kedua bangsa (Idris, Amiruddin, Abdul Rahman, Nurdin, & Mahmud Aziz, Teuku Cut, 2015).

Kerjasama yang mulai terajut antara Kepulauan Andaman & Nicobar dan Aceh dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam lingkup kerjasama Sumatera khususnya Sumatera Utara, dan menjadi hadiah yang indah di Hari Republik India ke-70 yang telah banyak jasanya bagi republik ini. (***)

Penulis adalah dosen Prodi HI FISIP Universitas Almuslim/Peraih Hibah Riset dan Anggota Tim Market Intelligence BPPK Kemlu RI Tahun 2018

E-Mail: ponubitt@gmail.com

BERBAGI