Beranda Aceh Masriadi: Pemkab Tak Boleh Rekrutmen Tenaga Honorer

Masriadi: Pemkab Tak Boleh Rekrutmen Tenaga Honorer

BERBAGI
Kabag Humas dan Protokol Pemkab Aceh Selatan, Masriadi. (Foto/Ist)
Kabag Humas dan Protokol Pemkab Aceh Selatan, Masriadi. (Foto/Ist)

Tapaktuan (Waspada Aceh) – Kabag Humas dan Protokol Pemkab Aceh Selatan, Masriadi, S.STP, M.Si, Rabu (30/01/2019) mangatakan, pemerintah kabupaten tidak diperbolehkan melakukan rekrutmen tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak.

“Hal itu berdasalkan Pasal 135 A ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini sudah mulai berlaku,” katanya di Tapaktuan.

Selanjutnya, ujar Masriadi,  MenPAN RB juga meyampaikan pada 28 September 2018, bahwa berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, semestinya sudah tidak ada lagi rekrutmen tenaga honorer/kontrak. Meskipun demikian tetap terjadi rekrutmen oleh kepala satuan kerja terutama yang ada di daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan melakukan evaluasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna merasionalkan tenaga kontrak/honorer sesuai dengan ketersediaan anggaran.

“Kenyataan di lapangan selama ini, masih banyak ditemukan tenaga bakti yang tidak memperoleh penghasilan (honor) bulanan karena tidak tersedianya anggaran,” terangnya.

Dalam surat Bupati Aceh Selatan dimaksud, jelas Masriadi, para tenaga kontrak yang bekerja di lingkungan Pemkab Aceh Selatan, haruslah yang memiliki keahlian tertentu dan sangat dibutuhkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Artinya dapat dipekerjakan kembali dengan melihat ketersediaan anggaran masing-masing instansi, sebelum dilaksanakan rekruitmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” jelasnya.

Ditambahkan, untuk rekrutmen PPPK akan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

“Di mana dalam peraturan pemerintah tersebut dijelaskan tata cara perekrutan sampai hak-hak yang akan didapat PPPK agar dapat terjamin kesejahteraannya,” tegas Kabag Humas dan Protokol
Masriadi.(Faisal)

BERBAGI