Beranda Aceh Eksekutif dan DPRK Pidie Kompak, Percepat Bahas RAPBK 2019

Eksekutif dan DPRK Pidie Kompak, Percepat Bahas RAPBK 2019

BERBAGI
Beginilah suasana dan kesibukan di rung tunggu Gedung DPRK Pidie, Rabu (19/12/2018). Sejumlah SKPK dan camat, antri menunggu dipanggil untuk melakukan pembahasan anggaran di masing-masing ruang Pokja DPRK Pidie. (Foto/Muhammad Riza)
Beginilah suasana dan kesibukan di rung tunggu Gedung DPRK Pidie, Rabu (19/12/2018). Sejumlah SKPK dan camat, antri menunggu dipanggil untuk melakukan pembahasan anggaran di masing-masing ruang Pokja DPRK Pidie. (Foto/Muhammad Riza)

Sigli (Waspada Aceh): Eksekutif bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie menjaga kekompakan untuk mempercepat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (RAPBK) Pidie 2019, demi kepentingan rakyat.

Padahal sebelumnya dilaporkan Bupati Pidie, Roni Ahmad alias Abusyik, menolak hadir pada acara pembukaan sidang pembahasan RAPBK Pidie 2019, dengan dalih enggan membuka kupiah merah, sebagai ciri khasnya. Atau menggantinya dengan kupiah hitam (kupiah nasional-red) sesuai tata tertib (Tatib) dewan.

Namun siapa sangka, sejalan dengan dilakukannya pembahasan, ternyata bawahan Roni Ahmad, terdiri dari para kepala dinas sampai camat tetap hadir. Mereka terlihat kompak dengan para wakil rakyat daerah itu.

Malah untuk mempercepat pembahasan RAPBK Pidie sesuai jadwal, Badan Anggaran (Banggar) DPRK Pidie, langsung membentuk tiga kelopok kerja (Pokja). Masing-masing Pokja tersebut dipimpin tiga pimpinan DPRK setempat. Mereka adalah, Muhammad AR, Jamaludin. SP dan Usman M Yusuf.
Sebuah niat dan semangat yang tulus ditunjukan para anggota DPRK Pidie dan para bawahan Roni Ahmad, dalam menunaikan tugas negara untuk 443,718 jiwa rakyat kabupaten berjuluk Pang Ule Buet Ibadat, Pang Ulee Hareukat Meugoe, itu.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRK Pidie, H A. Hamid, SH , mengatakan, pembentukan tiga Pokja itu berdasarkan hasil musyawarah Badan Anggaran DPRK Pidie, Rabu (19/12/2018). Kata dia, ada tiga Pokja yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah dan masing-masing Pokja dipimpin tiga pimpinan DPRK setempat.

Kesepakatan terbentuknya Pokja tersebut karena DPRK Pidie berkeingan mempercepat pembahasan anggaran. Hal itu dilakukan mengingat banyaknya Satuan Perangkat Kerja Kabupaten (SKPK) dan sempitnya batas waktu pembahasan yang harus dikejar sampai tanggal 28 Desember 2018.

Dengan terbentuknya Pokja, maka waktu pembahasan anggaran itu akan lebih singkat dan ditargetkan selesai sesuai jadwal. (b10).

BERBAGI