Beranda Aceh Perdamaian Aceh Harus Diwujudkan dalam Pembangunan

Perdamaian Aceh Harus Diwujudkan dalam Pembangunan

BERBAGI
Abdullah Puteh mantan Gubernur Aceh. (Foto/Ist)
Abdullah Puteh mantan Gubernur Aceh. (Foto/Ist)

Aceh Tamiang (Waspada Aceh) – Implementasi perdamaian Aceh yang kini dirasakan harus diwujudkan ke arah pembangunan kesejahteraan masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh merupakan pemerintah daerah terbanyak menerima anggaran setelah Papu dan DKI.

“Namun, tantangan kita bahwa Aceh merupakan daerah termiskin kedua di Sumatera. Bagaimana dengan dana yang begitu besar setiap tahun diperoleh Aceh dan terkadang kita tidak sadar kendala itu kita lakukan sendiri,” kata Abdullah Puteh, mantan Gubernur Aceh kepada Waspadaaceh.com, Kamis (22/11/2018) di sela-sela kunjungan ke Karang Baru, Aceh Tamiang.

Untuk tahun ini saja diperkirakan Aceh harus mengembalikan dana ke pusat lebih kurang senilai Rp6 – 7 triliun, yang mungkin tidak mampu terserap secara maksimal. “Kondisi itu kita rasakan sangat merugikan Aceh, apalagi saat kita miskin uang yang ada tidak dimamfaat dengan baik,” ujar Abdullah Puteh.

Menurutnya, ada dua tantangan besar sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat belum berjalan maksimal. Pertama Abdullah Puteh menilai bahwa kekurangan kemampuan serapan anggaran dikaitkan dengan kemampuan sumber daya manusia.

“Khusus kemiskinan Aceh tentunya ini menyangkut hak rakyat dan pemerintah serta DPR bagaimana memilih, memilah program prioritas,” sebut mantan Gubernur Aceh.

Adapun tantangan kedua terkadang di Aceh lupa akan hal yang diperjuangkan seperti potensi daerah. Misalkan pelabuhan Kuala Langsa itu bisa seperti pelabuhan Belawan dan pelabuhan Kuala Langsa sempat berjalan tetapi berhenti lagi dan kini tidak ada aktivitas apapun.

Begitu juga halnya dengan undang – undang tentang keistimewaan Aceh yang di dalamnya berkaitan syariat, adat, pendidikan dan peran ulama.

“Berkaitan hal ini juga diberikan anggaran dalam APBN, tapi kita tidak dapat karena tidak dilakukan pengurusan ke tingkat pusat sehingga terus menggunakan APBK atau APBA,” terang Abdullah Puteh.

Ada juga undang-undang freeport di Sabang, akan tetapi sampai sekarang Sabang masih mangkrak sehingga pelabuhan bebas tidak bisa memberikan mamfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

“Padahal, di pemerintahan pusat cukup banyak dana yang harus disalurkan, tapi kita kurang cerdas untuk membawa pulang ke Aceh,” ungkapnya lagi.

Abdullah Puteh menyarankan agar Aceh memiliki tim lobi kuat di tingkat pusat, bisa itu berada di parlemen khususnya DPD RI yang tidak terikat partai.

“Anggota DPR RI dan DPD punya kapasitas dalam hal ini dan bila tim lobi Aceh kuat, saya yakin dapat lebih besar anggaran untuk dibawa pulang ke Aceh,” demikian kata Abdullah Puteh.(cri/B).

BERBAGI