Pengurus Pusat Diminta Tunjuk Caretaker Ketua Kadin Aceh

    BERBAGI
    Perwakilan pengusaha Aceh, memberikan keterangan pers usai acara temu Kangen Pengusaha, Sabtu (15/9/2018), di Banda Aceh. (Foto//Hendro SK)
    Perwakilan pengusaha Aceh, memberikan keterangan pers usai acara temu Kangen Pengusaha, Sabtu (15/9/2018), di Banda Aceh. (Foto//Hendro SK)

    Banda Aceh (Waspada Aceh) – Puluhan pengusaha dan pengurus Kadin Aceh, meminta agar pengurus pusat sebagai induk organisasi pengusaha tersebut, untuk menunjuk caretaker Ketua Kadin Aceh, menggantikan Firmandez.

    Permintaan ini, di sampaikan salah satu pengurus Kadin Aceh, Muhamamd Mada, yang hadir dalam temu kangen para pengusaha di salah satu rumah makan di Banda Aceh, Sabtu (15/9/2018), sehubungan dengan akan berakhir masa jabatan Firmandez pada 17 September 2018 mendatang.

    Dalam keterangannya, Muhamamad Mada menegaskan, secara aturan, jabatan Ketua Kadin Aceh, akan berakhir pada 17 September 2018. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar organisasi, pengurus daerah harus sudah melaksanakan musyawarah provinsi paling lambat dua bulan setelah berakhirnya masa kepengurusan.

    Mengingat harus secepatnya pelaksanaan Musprov atau Musyawarah Provinsi Kadin Aceh, maka, sambung Cek Mada, panggilan akrabnya, penunjukan caretaker Ketua Kadin Aceh adalah keharusan.

    Cek Mada menerangkan, karena dari 23 pengurus Kadin kabupaten/Kota, hanya 6 kabupaten yang sah secara hukum untuk dapat ikut dalam musyawarah, sementara sisanya, pengurus sementara.

    Jadi, sebutnya, jikapun Musprov dipaksakan, tidak mungkin untuk di gelar, sebab tidak mencukupi qourum. “Jadi dasar inilah mengapa perlu ditunjuk caretaker Kadin Aceh,” kata Cek Mada.

    Sementara itu, salah satu pengusaha Aceh, Alwin Abdullah, pemilik usaha Flamboyant Group, menilai, secara organisasi, Kadin Aceh, sejak dipimpin oleh Firmandez selama kurun waktu tiga periode, tidak maju dan tidak berkembang.

    Sebenarnya, sambung Alwin, Kadin adalah wadah atau tempat bernaungnya para pengusaha dan pedagang dari beragam usaha dan sektor. Seperti usaha pertanian, kelautan, perikanan dan perkebunan. Namun selama ini di Aceh, Kadin telah identik dengan pengusaha konstruksi atau kontraktor. “Nah tentu ini ada kesalahan pengurus dalam menterjemahkan visi dan misi organisasi,” ujarnya.

    Muntasir Hamid, salah seorang penggagas temu kangen pengusaha Aceh, menambahkan, tujuan utama dari pertemuan, ingin meyampaikan pesan kepada pengurus Kadin saat ini, bahwa periode kepengurusan mereka telah selesai.

    Untuk itu, katanya, tidak bermain-main lagi mengurusi organisasi yang besar ini. “Intinya kita ingin mengembalikan fungsi dan peran Kadin seperti semula,” tandasnya. (cho)

    BERBAGI